Dedi Mulyadi Siapkan Pinjaman Rp3,4 Triliun Jika DBH Pusat Tak Cair Tahun Ini

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skenario pembiayaan alternatif berupa pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) apabila dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak kunjung dicairkan tahun ini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap kajian. Pemprov Jabar tetap mengutamakan pencairan DBH sebesar Rp1,2 triliun yang menjadi hak pemerintah daerah sebelum mengambil opsi pinjaman.

"Masih kita kaji, ya kita masih kita komunikasikan. Siapa tahu rezeki mendadak, ya," ujar Dedi saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).

Pemprov Jabar Masih Berharap DBH Rp1,2 Triliun Cair

Dedi mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, agar dana bagi hasil dapat dibayarkan pada tahun berjalan.

Menurutnya, pencairan DBH akan membantu menjaga kondisi fiskal Jawa Barat sekaligus menghindarkan pemerintah daerah dari kebutuhan menambah utang melalui pinjaman.

"Saya sudah berkomunikasi, misalnya yang DBH Rp1,2 triliun saya mohonkan untuk bisa tahun ini dibayarkan," katanya.

Ia menilai kepastian transfer dana dari pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Barat.

Optimistis Pemerintah Pusat Mendukung

Dedi mengaku optimistis pemerintah pusat memahami kebutuhan anggaran pembangunan di Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Karena itu, ia berharap komunikasi yang telah dilakukan dapat menghasilkan keputusan positif terkait pencairan DBH.

"Mudah-mudahan saja, saya yakin Menteri Keuangan juga sangat paham terhadap pembangunan di Jawa Barat. Mudah-mudahanlah semuanya komunikasinya lancar," ujarnya.

Pinjaman Jadi Opsi Terakhir

Meski demikian, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan langkah antisipatif apabila dana bagi hasil tidak juga terealisasi hingga akhir tahun.

Dedi menegaskan, pemerintah daerah akan mengajukan pinjaman senilai Rp3,4 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Namun, ia memastikan skema tersebut hanya akan ditempuh apabila pencairan DBH benar-benar tidak terjadi.

"Kalau tidak cair dari pemerintah pusat, ya kita ngajuin Rp3,4 triliun. Kalau tidak cair ya. Kalau cair, tidak usah pinjam," tegas Dedi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Jawa Barat untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah ketidakpastian transfer dana dari pemerintah pusat, sekaligus memastikan berbagai program prioritas tetap dapat berjalan sesuai rencana.***