Dedi Mulyadi Perluas Perlindungan Asuransi Nelayan di Jawa Barat

INILAHKORAN.ID– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas perlindungan asuransi bagi nelayan, termasuk di wilayah Cirebon, sebagai bagian dari upaya memberikan jaminan sosial bagi pekerja.

Dedi Mulyadi mengatakan program perlindungan tersebut saat ini mencakup sekitar satu juta petani, nelayan, dan pekerja informal. Jumlah penerima ditargetkan meningkat menjadi empat juta orang pada 2027.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat berada di Cirebon, Jawa Barat, Kamis.

“Di 2027 akan ditambah menjadi empat juta. Jadi nanti nelayan di Kota Cirebon ini, di Kabupaten Cirebon, kemudian nelayan di pantai utara semuanya, kepala Dinas kelautan saya minta segera dibuatkan data yang memadai,” kata Dedi.

Menurutnya, pendataan nelayan di seluruh Jawa Barat menjadi langkah penting agar program perlindungan dapat diberikan secara lebih menyeluruh.

Pembiayaan program tersebut berasal dari Pemprov Jawa Barat dan dapat dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten maupun kota.

Dedi menjelaskan perlindungan kesehatan dalam program tersebut mencakup penyakit yang ditanggung sesuai ketentuan. Sementara nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dapat memperoleh santunan dan perlindungan sesuai program yang berlaku.

“Kalau ada jaminan kematian, sampai anaknya mendapat beasiswa sampai dia selesai kuliah,” ujarnya.

Selain memberikan perlindungan melalui program asuransi, Dedi meminta para nelayan mengelola pendapatan dari aktivitas melaut secara bijak. Ia mengimbau nelayan menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan agar dapat menopang kebutuhan keluarga dalam jangka panjang.

Kelestarian Laut Jadi Perhatian

Dedi juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian laut. Menurut dia, kondisi kawasan laut tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pembangunan dan pengelolaan lingkungan di wilayah hulu.

“Gunung diurus, laut dijaga. Ini dua hal yang sering berhubungan satu sama lain,” katanya.

Ia menjelaskan kerusakan kawasan pegunungan dapat meningkatkan sedimentasi yang terbawa menuju sungai. Selain itu, limbah dan sampah yang terbawa aliran sungai pada akhirnya dapat bermuara ke laut dan mengganggu ekosistem perairan.

Karena itu, Pemprov Jawa Barat, kata Dedi, ingin mendorong penggunaan plastik yang dapat terurai untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut.

Menurutnya, sampah plastik di laut dapat mengganggu ekosistem, termasuk plankton, serta meningkatkan risiko ikan terpapar mikroplastik.

Dedi menambahkan pembangunan sektor kelautan tidak hanya berkaitan dengan perikanan, tetapi juga mencakup pengembangan pariwisata.

Untuk itu, kawasan pesisir perlu didukung lingkungan yang bersih serta infrastruktur yang tertata agar berbagai potensi kelautan dapat berkembang.

“Kehadiran negara adalah bergerak pada hal-hal yang besar dan perlindungan,” katanya.***