Dedi Mulyadi: Pendapatan Pajak Kendaraan Jabar Tembus Rp26 Miliar per Hari

INILAHKORAN.ID-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang dinilai konsisten membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Tingginya kepatuhan wajib pajak membuat penerimaan PKB di Jawa Barat tetap stabil, bahkan mencapai rata-rata Rp23 miliar hingga Rp26 miliar setiap hari.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).

"Saya pada forum ini menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga Jabar, yang setiap hari membayar pajak kendaraan bermotor, tidak mengalami penurunan, stabil, rata-ratanya Rp23 sampai Rp26 miliar dalam setiap hari," kata Dedi.

pendapatan PKB Jabar Tetap Tumbuh

Menurut Dedi, capaian tersebut menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, stabilnya penerimaan pajak juga menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di Jawa Barat masih berjalan dengan baik.

Ia mengungkapkan, di saat sejumlah daerah mulai mengalami penurunan pendapatan dari sektor pajak kendaraan akibat meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, kondisi di Jawa Barat justru berbeda.

"Di tengah orang lain mengalami penurunan karena adanya mobil listrik, tetapi di Jawa Barat setiap hari mengalami peningkatan pendapatan," ujarnya.

Infrastruktur Dinilai Dorong Kepatuhan Pajak

Dedi menilai, meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, kualitas jalan dan fasilitas transportasi yang semakin baik mendorong mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

"Hal itu kami pahami berhubungan erat dengan semakin baiknya infrastruktur yang dibangunkan oleh pemerintah," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tren positif penerimaan PKB dapat terus berlanjut sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. ***