BEM SI Jabar Soroti 8 Isu Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

INILAHKORAN.ID– Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (26/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mahasiswa menilai sejumlah persoalan yang selama ini disuarakan belum memperoleh penyelesaian konkret. Mereka pun mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan kinerjanya.

Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Barat, Sanditya Saputra, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian demonstrasi mahasiswa yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurutnya, aksi kali ini secara khusus menyoroti perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran yang genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.

"Jadi agenda kita hari ini memang untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran gitu. Kalau sebelumnya kita menuju dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kalau hari ini memang udah dua tahun, kemarin di tanggal 20. Jadi kita bakal terus melaksanakan aksi sampai pemerintah mengevaluasi pemerintahannya," kata Sanditya.

Ia menyebut berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi juga berkaitan dengan kondisi di berbagai daerah di Indonesia.

Karena itu, BEM SI Kerakyatan Jabar menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan selama belum melihat langkah evaluasi yang sesuai dengan harapan mereka.

Delapan Isu Jadi Fokus Evaluasi Mahasiswa
Dalam mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, BEM SI Kerakyatan Jabar menyusun kajian yang merangkum delapan bidang persoalan nasional.

Kajian tersebut dituangkan dalam sebuah buku berjudul The Incompetent Rules, yang menurut mahasiswa berisi kritik terhadap kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

Delapan isu yang menjadi fokus kajian meliputi:

1. Pendidikan.
2. Sosial.
3. Ekonomi.
4. Agraria dan tata ruang.
5. Hukum dan hak asasi manusia (HAM).
6. Pelaksanaan Asta Cita.
7. Tata kelola pemerintahan.
8. Kesehatan.

Sanditya menjelaskan, delapan bidang tersebut dipilih untuk merangkum persoalan yang dinilai mahasiswa belum ditangani secara optimal selama dua tahun pemerintahan berjalan.

Sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi menjadi bagian dari perhatian mereka. Selain itu, mahasiswa menyoroti persoalan agraria, penegakan hukum, perlindungan HAM, pelaksanaan agenda pemerintah, tata kelola birokrasi, serta pelayanan kesehatan.

Menurut Sanditya, buku tersebut akan menjadi salah satu bahan kajian dan landasan gerakan BEM SI Kerakyatan Jabar dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

"Kami juga memberikan satu buah judul dalam buku tersebut itu 'The Incompetent Rules' bahwasanya penguasa hari ini itu tidak berkompeten, pemerintahan hari ini tidak berkompeten gitu. Jadi kita dari temen-temen BEM SI sudah merangkum dalam satu buku dan itu yang bakal menjadi bahan kita selama pemerintahan belum mengevaluasi kinerjanya," ujarnya.

Judul buku tersebut mencerminkan penilaian kritis mahasiswa terhadap kompetensi pemerintah dalam mengelola negara dan menangani berbagai persoalan masyarakat.

Mahasiswa Sampaikan Aspirasi ke DPRD Jabar

Dalam aksi di depan Kantor DPRD Jawa Barat, mahasiswa berencana menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat. Namun, Sanditya mengaku belum dapat memastikan apakah tuntutan yang disampaikan akan mendapat respons dari DPRD Jabar.

Setelah menyuarakan aspirasi di depan gedung DPRD, massa aksi dijadwalkan melanjutkan kegiatan ke kawasan Cikapayang untuk menggelar aksi simbolik.

Aksi lanjutan tersebut dimaksudkan untuk merepresentasikan berbagai persoalan yang menurut mahasiswa masih terjadi di Indonesia setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kita bakal menyuarakan aspirasi ke DPRD cuma kita juga tidak tahu apakah aspirasi kita bakal didengar. Lalu kita bakal ada penutupan di Cikapayang melakukan aksi simbolik gitu begitu untuk merepresentasikan apa yang menjadi permasalahan di Indonesia dan situasi dan kondisi di Indonesia hari ini begitu," tutur Sanditya.

BEM SI Kerakyatan Jawa Barat menegaskan evaluasi pemerintahan tidak cukup dilakukan secara formal. Mereka menginginkan adanya langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Melalui delapan fokus kajian tersebut, mahasiswa berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan dan pelaksanaan programnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hingga naskah ini disusun, keterangan mengenai tanggapan pemerintah maupun DPRD Jawa Barat terhadap tuntutan dalam aksi tersebut belum tercantum dalam informasi yang disampaikan mahasiswa.***