Menteri PKP Dorong bjb Berani Bangun Rumah Subsidi, Minimal 30 Persen dari Kebutuhan Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong Bank BJB, untuk berani membangun rumah subsidi, minimal 30 persen dari kebutuhan di Provinsi jawa barat.

Ini dikatakan Ara, usai melakukan kunjungan kerja, terkait optimalisasi program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Bank BJB, Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin 2 Juni 2025.

Ara mengatakan, alokasi KPR Sejahtera FLPP dari rata-rata nasional untuk Jabar sebesar 30-33 persen atau sekitar 105 ribu rumah subsidi dari total 350 ribu unit rumah secara nasional. Sejauh ini, Bank BJB baru berkontribusi sekitar 5,2 persen atau lima ribuan unit.

Maka dari itu, pihaknya mendorong supaya Bank BJB berani berkontribusi membantu membangun rumah subsidi, setidaknya 30 persen dari 105 ribu target yang akan dibangun di Jabar atau sekitar 30 ribuan unit.

Supaya jangan sepenuhnya dibangun oleh BUMN BTN, dimana sejauh ini mendominasi membangun rumah subsidi mencapai 80 persen untuk nasional.

"Katanya (Bank BJB) mau jadi tuan rumah di jawa barat. Masa cuma lima persen, cuma tiga persen," ujar Ara.

Soal pembangunan rumah subsidi ini, diakui Ara memang berukuran kecil. Tapi pembangunannya dilakukan di kawasan perkotaan. Tujuannya, untuk menekan angka kemacetan.

Sementara sisi lain, harga tanah di kawasan perkotaan terbilang mahal. Sehingga supaya tempat tinggal dekat dengan tempat kerja, sekaligus menekan kemacetan kata dia, maka luas tanah diperkecil.

"Bisa buat tingkat. Supaya enggak mahal. Kita bikin desain yang bagus," ucapnya.

Soal adanya pro dan kontra pada pembangunan rumah subsidi ini, dia mengatakan hal tersebut wajar terjadi. Tapi yang pasti kata dia, pemerintah tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat. Tinggal dipastikan, rumah yang dibangun aman dari masalah, seperti rawan banjir.

Tidak hanya itu, Ara juga menegaskan bahwa rumah subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan dari Rp0-14 juta.

"Bukan berarti orang yang gaji Rp14 juta baru bisa. Enggak. Dari 0 sampai 14 juta bisa. Bukan Rp14 juta baru bisa ya. Nah itu kalian luruskan. Nanti kalau Rp14 juta baru bisa, kalian gak bisa. Benar gak? Jadi 0 sampai 14 juta," tuturnya.

Dia pun optimistis, program yang menjadi bagian program tiga juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto bakal diminati masyarakat.

"Saya yakin itu peminatnya akan ada dan banyak. Kita lihat, kita uji. Jangan takut perubahan. Kalau takut kumuh, kita buat tidak kumuh," tandasnya.***