Menyatukan Lahan, Membuka Jalan Harapan

LIMA daerah patungan lahan untuk Sekolah Rakyat di Cireundeu, Cimahi. Pembangunan ditargetkan tahun depan.

Menyatukan Lahan, Membuka Jalan Harapan
SEKOLAH RAKYAT: Sekolah Rakyat Cireundeu Cimahi bakal berdiri di atas lahan seluas 10 hektare. Pemkot Cimahi bersama pemerintah daerah se-Bandung Raya sedang menyelesaikan proses penyerahan lahan.(ILUSTRASI)

Harapan menghadirkan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan mulai menemukan jalannya di Cireundeu, Kota Cimahi.  

Lima pemerintah daerah di Bandung Raya bergotong royong menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat terpadu, yang dirancang melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Bagi Wali Kota Cimahi Ngatiyana, rencana ini bukan sekadar menghadirkan bangunan sekolah baru. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat diharapkan membuka kesempatan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia unggul dari wilayah yang selama ini berbagi ruang hidup di Bandung Raya.

Proses penyiapan lahan kini memasuki tahap administrasi. Pemerintah Kota Cimahi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tengah menyelesaikan proses hibah aset agar dapat diserahkan kepada Kementerian Sosial.

"Mudah-mudahan tahun depan. Kita sedang proses untuk hibah lahan dari Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat untuk diserahkan kepada Kementerian Sosial. Nanti dibangun di Cireundeu oleh Kementerian Sosial," kata Ngatiyana, Senin (19/10). 

Penyediaan lahan ini terbilang istimewa karena tidak bertumpu pada satu pemilik aset. Lima pemerintah daerah menyatukan kontribusi untuk menyiapkan lokasi pendidikan yang diharapkan dapat melayani masyarakat lintas batas administrasi.

Kolaborasi tersebut menjadi langkah awal sebelum pembangunan fisik dimulai. Gubernur Jawa Barat akan memfasilitasi penyerahan aset dari kelima pemerintah daerah kepada Kementerian Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan.

"Setelah proses hibah lahan selesai, Kementerian Sosial akan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembangunan," katanya.

Bagi Ngatiyana, penyelesaian administrasi menjadi penentu penting agar rencana tersebut tidak berhenti sebagai gagasan. Koordinasi lintas daerah terus diperkuat, termasuk melalui Dinas Sosial Kota Cimahi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bandung Raya.

"Keberhasilan tahap ini akan menentukan seberapa cepat bangunan dapat didirikan dan kapan fasilitas ini dapat mulai menerima siswa," sebutnya.

Sekolah Rakyat di Cireundeu diharapkan melengkapi ekosistem pendidikan di Kota Cimahi. Kehadirannya akan berdampingan dengan fasilitas pendidikan lain, termasuk Sekolah Taruna Nusantara yang telah ada di kota tersebut. (agus satia negara/gin)


Editor : Inilahkoran