Mesin Maju Pekerja Terpukul

Oleh : Yuliantono

Di tengah perubahan itu, pekerja di Jawa Barat menghadapi tantangan baru: menyesuaikan keterampilan atau mencari jalan lain ketika pekerjaan lama tak lagi tersedia.

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026.

Besarnya skala industri dan jumlah tenaga kerja membuat provinsi ini menghadapi persoalan ketenagakerjaan dalam skala besar.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Firman Desa, mengatakan tingginya angka PHK tidak terlepas dari besarnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja di wilayah tersebut.

“Jawa Barat ini provinsi dengan jumlah industri dan tenaga kerja terbesar se-Indonesia. Otomatis, begitupun dengan jumlah PHK-nya pasti akan berbanding lurus dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Jawa Barat,” ujar Firman, Senin (12/10).

Berdasarkan data Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebanyak 63.789 tenaga kerja dilaporkan terkena PHK secara nasional pada periode tersebut. Jawa Barat menyumbang sekitar 20,45 persen dari jumlah itu.

Pengurangan tenaga kerja banyak terjadi di kawasan industri, terutama Kabupaten Bekasi dan Karawang. Sektor manufaktur, khususnya industri padat karya, menjadi salah satu bidang usaha yang banyak melaporkan PHK.

Di kawasan industri, perubahan bukan hanya terlihat dari bertambahnya teknologi di lini produksi atau bergantinya strategi perusahaan. Perubahan itu juga menyentuh kehidupan pekerja yang selama ini mengandalkan pekerjaan sebagai sumber penghasilan.

Ketika hubungan kerja berakhir, mereka haus kembali mencari peluang di tengah pasar tenaga kerja yang terus bergerak. Pengalaman bertahun-tahun di satu bidang belum tentu cukup apabila kebutuhan perusahaan telah berubah.

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Sejumlah perusahaan mulai menerapkan robotisasi, komputerisasi, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menunjang kegiatan operasional.

Teknologi menawarkan kecepatan dan efisiensi. Sejumlah proses yang sebelumnya dikerjakan manusia dapat dilakukan dengan bantuan mesin atau sistem digital. Namun, perubahan tersebut juga menuntut penyesuaian terhadap jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan.

Menurut Firman, adopsi teknologi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan mengurangi tenaga kerja. Meski demikian, PHK juga berkaitan dengan kondisi bisnis dan persaingan yang dihadapi masing-masing perusahaan.

Industri otomotif menjadi salah satu sektor yang merasakan perubahan tersebut. Persaingan kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional, relokasi basis produksi, serta persaingan antarpelaku bisnis turut memengaruhi kondisi usaha.

Di tengah dinamika itu, pekerja menghadapi tuntutan untuk terus menyesuaikan diri. Keterampilan yang relevan pada masa lalu belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Mereka mungkin perlu mempelajari teknologi baru, meningkatkan kemampuan teknis, atau beralih ke bidang pekerjaan lain.

Namun, penyesuaian tidak selalu mudah. Pekerja membutuhkan akses terhadap pelatihan, informasi lowongan, dan kesempatan untuk membuktikan kemampuan. Bagi mereka yang telah kehilangan pekerjaan, proses itu berlangsung bersamaan dengan kebutuhan untuk tetap memenuhi biaya hidup.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai, investasi belum tentu mampu menekan pengangguran, apabila tidak diikuti penciptaan lapangan kerja yang memadai dan penguatan industri padat karya.

Menurut Acu, pemerintah provinsi perlu mengevaluasi arah investasi sekaligus memperkuat daya tahan sektor industri agar mampu mempertahankan tenaga kerja. Besarnya basis industri di Jawa Barat tidak seharusnya menjadi alasan untuk memaklumi tingginya angka PHK.

Ia menilai, Jawa Timur dan Jawa Tengah juga memiliki jumlah tenaga kerja serta industri yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis menempatkan kedua provinsi pada posisi yang sama dalam persoalan PHK. (gin)