Mimpi Peparda Tertahan Tunggakan

Sebulan menjelang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026, mimpi para atlet disabilitas Kabupaten Bandung Barat seharusnya semakin dekat dengan garis start. 

Namun, ketika waktu terus berlari menuju pertandingan di Kota Bandung pada 22 November, langkah mereka justru tertahan oleh persoalan yang tak semestinya menjadi beban: biaya latihan tak kunjung terbayarkan.

Di balik semangat mengejar medali, ada pintu tempat latihan yang tak lagi mudah dibuka. Ada perjalanan yang semakin jauh, ongkos yang harus ditanggung sendiri, serta peralatan tanding yang belum sepenuhnya tersedia. 

Tenis meja, judo, goalball, dan bowling menjadi beberapa cabang olahraga yang persiapannya terganggu akibat tunggakan sewa dan ketidakjelasan anggaran.

Bagi para atlet, waktu menuju Peparda bukan sekadar hitungan hari. Setiap sesi latihan adalah kesempatan memperbaiki kemampuan, menjaga kebugaran, dan meneguhkan keyakinan. Namun, kesempatan itu kian menyempit ketika urusan pembiayaan justru menghalangi mereka untuk berlatih.

Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bandung Barat Kasep Ayatulloh Muhammad Aliyasir memahami betapa sulitnya keadaan tersebut. 

Atlet telah didaftarkan untuk bertanding, tetapi kepastian anggaran yang dibutuhkan untuk menopang persiapan belum juga diperoleh.

Sewa tempat latihan, konsumsi harian, transportasi, seragam, peralatan tanding, hingga akomodasi masih menunggu kepastian. Sementara itu, kalender pertandingan tak mengenal penundaan hanya karena persoalan administrasi.

“Komunikasi dengan pemerintah daerah memang terus dilakukan, namun kepastian pencairan anggaran penuh masih menunggu hasil evaluasi tingkat provinsi,” kata Kasep, Senin (19/10). 

Ketidakpastian itu memaksa sejumlah cabang olahraga mencari tempat latihan lain. Atlet judo, misalnya, kini harus menempuh perjalanan hingga Arcamanik, Kota Bandung, untuk menjaga latihan tetap berlangsung.

Jalan menuju tempat latihan menjadi lebih panjang, sementara biaya untuk menjalaninya semakin berat. Uang yang seharusnya menopang kebutuhan sehari-hari kini harus disisihkan demi mempertahankan persiapan menuju arena.

“Jarak yang jauh berarti biaya transportasi membengkak, biaya yang saat ini belum ada yang menanggungnya selain pengurus maupun atlet sendiri yang rela mengeluarkan dana pribadi,” ujar Kasep.

Perjalanan panjang itu bukan hanya menguras ongkos. Waktu yang semestinya digunakan untuk mengasah kemampuan habis di jalan. Tubuh yang perlu dijaga kebugarannya harus menanggung perjalanan tambahan, sementara pikiran atlet dibayangi ketidakpastian yang tak kunjung berakhir.

Di cabang bowling, persoalan bahkan telah menghambat akses menuju tempat latihan. Pelatih Kepala Bowling NPCI Kabupaten Bandung Barat Acep Kurnia menyebut pembayaran sewa terhenti sejak awal Oktober 2026. 

Tunggakan telah mencapai sekitar sepuluh bulan, sementara akses penggunaan fasilitas latihan terhambat selama dua minggu terakhir.

Pengelola tempat masih memberikan kelonggaran. Namun, kelonggaran itu bukan jaminan bahwa para atlet bisa terus menggunakan fasilitas tersebut hingga hari pertandingan tiba.

“Ketidakpastian ini langsung berdampak pada kondisi para atlet,” kata Acep pada Senin (19/10). 

Ada kekecewaan yang perlahan menyusup ke tengah persiapan. Semangat yang semula tumbuh dari rutinitas latihan harus berhadapan dengan jadwal yang tak lagi teratur. 

Ketika latihan terhenti, kebugaran ikut terancam. Ketika dukungan tak kunjung jelas, keyakinan pun harus berjuang agar tidak ikut melemah.

Kebutuhan paling mendasar bahkan harus dipenuhi secara swadaya. Transportasi dan konsumsi harian ditanggung atlet serta pelatih sendiri. Bantuan pribadi dari sejumlah pihak memang datang, tetapi jumlahnya belum mampu menutup seluruh kebutuhan.

Sebagian dari mereka harus membagi penghasilan untuk mempertahankan latihan dan memenuhi kebutuhan hidup. Di saat yang sama, peralatan tanding bowling belum lengkap. Bagi atlet disabilitas, peralatan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari penyesuaian agar mereka dapat bertanding secara optimal.

Acep berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Pemuda dan Olahraga segera memberikan kepastian tertulis mengenai jumlah serta waktu pencairan anggaran. 

Dana itu dibutuhkan untuk membayar sewa tempat latihan, honor pelatih, peralatan tanding, seragam, transportasi, akomodasi, dan konsumsi atlet. Penggantian biaya yang selama ini ditalangi secara pribadi juga menjadi hal yang mendesak.

Di tengah waktu yang kian sempit, pengurus menghadapi pilihan yang sama-sama menyakitkan. Menggunakan uang pribadi sebagai dana talangan berarti menanggung risiko penggantian yang belum pasti. Namun, menunda persiapan dapat membuat kualitas latihan merosot dan target medali menjauh.

Pilihan yang lebih pahit bahkan mulai membayangi: mengurangi jumlah atlet atau cabang olahraga yang diberangkatkan. 

Mereka yang telah berbulan-bulan berlatih bisa kehilangan kesempatan bertanding, bukan karena tak mampu, melainkan karena dukungan yang dibutuhkan belum tersedia.

“Dengan berat hati kita akan mengurangi jumlah kontingen dan cabor. Target pun dengan berat hati tidak akan bisa terpenuhi,” kata Kasep.

Padahal, bagi atlet disabilitas, Peparda bukan semata-mata panggung untuk menghitung medali. Ada kebanggaan yang hendak dibawa pulang, ada kemampuan yang ingin dibuktikan, dan ada perjuangan panjang yang menunggu kesempatan untuk disaksikan. 

Setiap atlet datang dengan mimpi masing-masing, tetapi semuanya bertemu pada satu harapan: berdiri di arena dan membawa nama Kabupaten Bandung Barat.

“Jangan biarkan mimpi itu pudar hanya karena persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan bersama,” tegas Kasep.

Acep pun mengingatkan, para atlet telah berjuang membawa nama daerah. Mereka berhak memperoleh dukungan yang layak agar latihan yang dibangun selama berbulan-bulan tidak kandas sebelum pertandingan dimulai. (agus satia negara/gin)