Muhamad Romli Dukung Penuh Rencana Dedi Mulyadi Lepas Saham BIJB Kertajati

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Muhamad Romli mendukung penuh rencana Gubernur Dedi Mulyadi yang ingin melepas saham milik Pemprov di BIJB Kertajati ke pemerintah pusat.

Muhamad Romli mengatakan, apa yang dilakukan Dedi Mulyadi didasari posisi Pemprov Jabar sebagai pemilik saham mayoritas. Melihat BIJB Kertajati yang selama ini tidak menguntungkan, wajar bila tindakan konkret yang harus dilakukan supaya APBD tidak terus tergerus hanya untuk BIJB Kertajati bertahan hidup.

"Saya pikir langkah baik ya, tentunya kami mendukung dalam langkah penyelamatan BIJB. Siapa tahu, kalau yang belinya memang ahlinya seperti Angkasa Pura, ada perbaikan. Bayangkan setiap tahunnya BIJB itu untuk bertahan hidup saja Rp100 miliar (per tahun). Artinya, uang rakyat yang seharusnya dinikmati oleh rakyat untuk pembangunan, tapi ke BIJB yang mati suri," kata Muhamad Romli saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu 14 Januari 2026.

Untuk itu, pihaknya mendukung dengan harapan bila BIJB Kertajati dikelola penuh oleh pusat, maka bandara tersebut akan lebih hidup ketimbang sekarang.

"Kami pada prinsipnya mendukung Pak Gubernur dalam langkah penyelamatan BIJB," ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap mengharapkan Pemprov Jabar tidak melepas seluruh sahamnya di BIJB. Kalaupun itu terjadi, dia meminta ada kajian mendalam karena tidak sedikit uang yang dihabiskan Pemprov untuk BIJB Kertajati.

"Koordinasi lintas sektoral harus dilakukan. Jadi kita menuggu kajiannya. Tapi prinsipnya kita mendukung, dalam lanfkah memotong mata rantai ketergantungan BIJB ke provinsi," katanya.

Sementara terkait keinginan Dedi Mulyadi tukar guling kepemilikan saham antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, Romli meyakini secara bisnis nilai saham di Bandara Husein lebih tinggi ketimbang BIJB Kertajati.

Menurutnya, apa yang dilakukan Dedi Mulyadi membidik Bandara Husein, tak lain agar memberikan keuntungan berupa deviden kepada APBD Jabar.

"Nah berapa nilainya? Mungkin juga hitungan bisnisnya juga bahwa ini akan menguntungkan mungkin ya. Karena kita katanya juga belum dapat kajian bisnisnya," tuturnya.

Terlepas dari itu, Romli menegaskan bahwa Komisi III DPRD Jabar mendukung penuh Pemprov dalam rencana melepas sahamnya yang ada di BIJB Kertajati.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi mengungkapkan, berangkat dari hasil evaluasi panjang terhadap kinerja dan prospek pengembangan BIJB Kertajati. Setelah berbagai upaya dilakukan, pemerintah daerah menilai pengembangan bandara tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang.

“Nah, karena temponya cukup panjang. Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan, itu dilepas, kemudian diserahkan ke pemerintah pusat,” ujar Dedi saat dihubungi, Selasa 13 Januari 2026.

Pemprov Jabar lanjut Dedi, tengah menyiapkan skema tukar guling saham. Dalam rencana tersebut, saham mayoritas Pemprov Jabar di BIJB Kertajati akan dilepas kepada pemerintah pusat, dengan harapan Pemprov memperoleh porsi saham di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

“Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein,” ucapnya.

Namun sebelum skema tersebut terealisasi, Pemprov Jabar memastikan penyertaan modal Rp100 miliar tetap dialokasikan dalam APBD 2026.

“Tetap ada. Sudah dialokasikan di dalam APBD. Cuma untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya udah kewenangannya pusat,” katanya.

Saat ini, Pemprov Jawa Barat tercatat sebagai pemegang saham mayoritas BIJB Kertajati dengan porsi sekitar 70 persen. Sisa saham dimiliki oleh Angkasa Pura II serta koperasi ASN Jawa Barat.

Dominasi saham tersebut, kata Dedi, justru menjadi dasar bagi Pemprov Jabar untuk melepas kepemilikan kepada pemerintah pusat melalui Angkasa Pura II, agar pengelolaan BIJB Kertajati bisa dilakukan secara penuh oleh pemerintah pusat.

“Kita sih berharap, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Nanti kemudian kita alihkan ke saham di Husein, misalnya. Jadi biar Kertajati itu full 100 persen oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya,” ujarnya.

Meski ada rencana pelepasan saham BIJB Kertajati, Dedi menegaskan Pemprov Jabar tetap menaruh perhatian besar terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan Kertajati dan sekitarnya. Menurutnya, perubahan skema kepemilikan tidak boleh menghambat tujuan awal pembangunan bandara sebagai pengungkit ekonomi regional.

“Yang penting kan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang,” pungkasnya. 

Kepemilikan saham Pemprov Jabar di BIJB Kertajati sebesar 78,52 persen atau sekitar Rp1,723 triliun. Sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura Indonesia sebesar 19,45 persen, Koperasi Konsumen Praja Sejahtera 1,37 persen dan BUMD PT Jasa Sarana 0,57 persen.