Pada 2023 Ini, 70 Persen Anggaran DBMPR Jabar Fokus Mantapkan Jalan Provinsi
Dari keseluruhan Rp1,1 triliun anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau DBMPR Jabar TA 2023, sebanyak 70 persen dialokasikan untuk memantapkan ruas jalan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Dari keseluruhan Rp1,1 triliun anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau DBMPR Jabar TA 2023, sebanyak 70 persen dialokasikan untuk memantapkan ruas jalan.
Kepala DBMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono mengatakan, pada 2023 ini pihaknya akan membereskan tugas dan fungsi baik itu untuk memantapkan jalan maupun jembatan yang sesuai dengan kewenangan provinsi.
"Anggaran kita di tahun 2023 itu Rp1,1 Triliun. Hampir 70 persen untuk penanganan jalan yang kita kategorikan jalanan mulus," ujar Bambang Tirtoyuliono, Selasa 10 Januari 2023.
Bambang menjelaskan, ruas panjang jalan kewenangan Pemprov Jabar mencapai 2.360,60 kilometer. Yang menjadi prioritas pihaknya di tahun ini yaitu melakukan pemeliharaan dan penanganan berkala dengan melapisi atau overlay pada ruas jalan sepanjang 352 kilometer.
"Kemudian yang lainnya juga dilakukan perbaikan perbaikan melalui pemeliharaan rutin. Titiknya hampir tersebar di 27 kabupaten/kota yang merupakan statusnya punya provinsi," katanya.
Menurut Bambang, sejumlah ruas jalan di Jabar saat ini sudah dalam kondisi mantap. Kendati demikian, dia menilai, tetap perlu adanya penanganan untuk dilakukan pemeliharaan berkala.
"Jika ada yang berlubang, ada retakan, itu kita perbaiki," katanya.
Tidak hanya itu, Bambang menambahkan, pada 2023 ini juga pihaknya melakukan rekontruksi pada beberapa spot daerah bencana. Termasuk melakukan penggantian jembatan agar kita layak untuk diakses oleh masyarakat.
"Tahun ini ada 3 jembatan yang dilakukan penggantian, satu di Bogor, satu di Pangandaran dan satu lagi di Garut," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bambang menyampaikan, pada 2023 juga pihaknya akan terus melaksanakan tupoksi yang berkaitan dengan tata ruang. Di antaranya dengan mendorong seluruh kabupaten kota di Jabar segera menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui fasilitasi yang dilakukan DBMPD Jabar.
"Kemudian mendorong kabupaten kota segera juga menyusun RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)," katanya.
Bambang menilai, sangat penting membantu melaksanakan fungsi pengendalian tata ruang.
"Kemudian untuk urusan jasa kontruksi kita membantu untuk memberikan bimbingan teknis untuk tenaga ahli di bidang kontruksi," pungkasnya.*** (rianto nurdiansyah)
Editor : Doni Ramdhani
