Pemekaran Wilayah Kota Cimahi, Pemprov Jabar Klaim Belum Terima Usulan

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar mengklaim belum menerima usulan, terkait wacana pemekaran wilayah Kota Cimahi.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar Faiz Rahman mengatakan, sampai saat ini belum ada ajuan baik dari masyarakat maupun Pemkot Cimahi mengenai keinginan pemekaran wilayah Kota Cimahi.

"Belum ada satu pun surat atau dokumen resmi yang masuk. Secara resmi, kami belum menerima usulan (pemekaran wilayah Kota Cimahi) apapun," kata Faiz di Kota Bandung, baru-baru ini.

Bila pun ada kata dia, prosesnya dipastikan tidak akan mudah karena pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran wilayah.

Selain itu, pemekaran dengan mencaplok sejumlah wilayah dari kabupaten/kota lain, harus mendapatkan persetujuan dan pemerintah daerah masing-masing.

"Pemekaran harus mengukur kapasitas daerah, lalu dilakukan evaluasi daerah otonom baru. Baik kabupaten, tingkat desa, mandiri enggak? Ini dilakukan evaluasi, bersama Kemendagri," ucapnya.

Sebelumnya pun sama kata Faiz, dimana sempat muncul wacana pemekaran daerah Bandung Timur. Namun hingga kini, tidak ada realisasi apapun karena tidak ada pengajuan resmi.

"Isu juga Bandung Timur. Banyak tokoh-tokoh yang nanya. Tapi sepanjang tidak ada usulan, apa yang mau diproses? Jadi tetap akan menjadi wacana," terangnya.

Sebelumnya mengemuka, Wali Kota Cimahi terpilih Ngatiyana ingin memperluas wilayah karena saat ini Cimahi hanya terdiri dari tiga kecamatan dengan luas 40,25 kilometer.

Ngatiyana berencana mencaplok Cimindi Kota Bandung, Margaasih Kabupaten Bandung serta Sariwangi dan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Hal ini juga sempat menyita perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono. Dia mengatakan, tidak mudah bagi Kota Cimahi untuk melakukan perluasan wilayah.

Ono mengklaim, butuh jalan panjang dan terjal bagi Wali Kota Cimahi terpilih Ngatiyana untuk merealisasikan mimpinya tersebut.

Pertama kendalanya adalah, masih ditetapkannya moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat.

"Kalau terkait dengan konteks pemekaran kan kita masih terhambat karena pemerintah pusat masih melakukan moratorium. Kalau usulan, ya bisa saja dilakukan. Usulannya ditempuh," ujar Ono di Kantor DPRD Jabar.

Lalu, sambung Ono, Pemerintah Kota Cimahi dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat harus memiliki kesepakatan yang sama untuk membagi wilayahnya.

"Itu kan tidak mudah, karena empat institusi yang membahas. Satu Kabupaten saja panjang (prosesnya) untuk dimekarkan, apalagi ini terkait dengan empat Kabupaten/Kota, kita lihat lah seperti apa," ucapnya.

Ono mengakui, jika Cimahi ini memiliki wilayah yang relatif terbatas dengan tiga Kecamatan dan sebagian wilayahnya digunakan untuk kompleks militer.

"Saat bicara terkait Cimahi, walaupun tiga kecamatan, bisa dimekarkan kecamatan-kecamatan itu minimal menjadi lima (Kecamatan), bisa saja tidak mencaplok daerah lain dan Cimahinya diefektifkan. Tapi memang Disitu kan banyak komplek-komplek militer ya, mungkin mereka perlu luas," imbuhnya.

Terlepas dari itu, kata Ono, perluasan wilayah harus dihitung secara detail, apa saja dampak positif untuk masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Pemekaran menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, bicara terkait dengan penanganan kemiskinan, kualitas kesehatan, memperbaiki kualitas pendidikan jadi harus berjalan simultan, tidak hanya bicara pemekaran tapi juga pemekaran yang dihubungkan dengan tiga hal tersebut. Jadi, tidak sekedar nambah wilayah," tandasnya.