Pemkab Sumedang Arahkan Dapur MBG Serap Pangan Lokal, Dorong Ekonomi Desa

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang mengarahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap bahan pangan dari produsen lokal. Langkah ini dilakukan untuk memangkas rantai distribusi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dapat menjadi peluang pasar bagi petani, peternak, dan pelaku usaha desa. Peluang tersebut dapat dimaksimalkan melalui pengadaan bahan baku secara langsung dari produsen di daerah setempat.

“Di samping untuk meningkatkan kualitas gizi anak supaya kuat, ini akan menggerakkan ekonomi lokal di desa sekitar dapur dan tentu selama dua tahun ini kita sudah arahkan SPPG yang ada untuk memenuhi kebutuhan dengan pangan lokal,” katanya, dikutip dari Antara, Senin (12/10/2026).

Menurut Dony, pemanfaatan pangan lokal dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat sejumlah komoditas pertanian harus dibawa ke pasar di Bandung sebelum kembali didistribusikan kepada pembeli.

Dengan pengadaan langsung dari produsen setempat, kebutuhan dapur MBG diharapkan dapat menjadi pasar yang berkelanjutan bagi hasil pertanian dan peternakan masyarakat Sumedang.

Sumedang memiliki potensi pertanian dan peternakan yang dapat mendukung kebutuhan bahan pangan untuk program MBG.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, produksi padi Kabupaten Sumedang pada 2025 mencapai 294.027 ton gabah kering giling (GKG).

Sementara itu, data Open Data Kabupaten Sumedang mencatat populasi ayam petelur sebanyak 542.778 ekor dan ayam pedaging mencapai 2.580.280 ekor.

Data yang sama juga mencatat populasi sapi potong sebanyak 43.080 ekor dan sapi perah sebanyak 3.741 ekor. Potensi tersebut menjadi modal bagi daerah untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal guna memenuhi kebutuhan dapur MBG.

Dony mengatakan, Pemkab Sumedang telah mengarahkan pengelola dapur MBG agar menggunakan bahan baku dari daerah sendiri. Pemerintah daerah juga memperkuat kerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes) serta mendorong keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyediaan kebutuhan pangan.

Selain mengandalkan produsen yang sudah ada, pemerintah daerah mendorong masyarakat mengembangkan usaha pangan skala kecil yang dapat mendukung kebutuhan dapur MBG.

“Kami juga mendorong program-program masyarakat. Misalnya, memelihara ayam, misalnya menanam dalam ember atau bioflok,” ujarnya.

Menurut Dony, hasil produksi masyarakat dalam skala kecil dapat dihimpun untuk memenuhi kebutuhan dapur, terutama komoditas sayuran hijau seperti kangkung dan bayam.

Namun, pengembangan produksi tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dapur, kapasitas pengolahan, serta kepastian pasokan agar distribusi bahan pangan berjalan lancar.

“Nanti walaupun sedikit-sedikit, kalau setiap lingkungan itu memelihara atau memproduksi, dapur punya kepastian pasokan. Karena dapur harus ada kepastian pasokannya,” katanya.

Melalui pemanfaatan bahan pangan lokal, Pemkab Sumedang berharap belanja kebutuhan program MBG dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain membuka akses pasar bagi petani dan peternak, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan perputaran uang di desa serta memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.

Di sisi lain, pengadaan bahan baku dari produsen setempat diharapkan membantu menjaga ketersediaan pasokan bagi dapur SPPG sehingga kebutuhan pangan untuk program MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan.