Pemkab Sumedang Awasi Kualitas MBG Lewat Platform Digital

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui platform digital yang memuat dokumentasi menu, kandungan gizi, nilai kalori, dan bahan baku makanan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian kualitas makanan yang disiapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga diterima siswa di sekolah.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, platform tersebut memudahkan pemerintah daerah dan masyarakat memantau menu yang disajikan setiap SPPG sekaligus meningkatkan transparansi pelaksanaan program MBG.

“Menu-menu tersebut, setiap hari harus dilaporkan oleh SPPG, fotonya, nilai gizi atau kalorinya, bahan-bahannya seperti apa. Di sekolah pun fotonya disampaikan melalui platform tersebut,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Senin (12/10/2026).

Menurut Dony, dokumentasi makanan dari dapur hingga sekolah diperlukan untuk memastikan makanan yang disiapkan penyedia sesuai dengan makanan yang diterima siswa sebagai penerima manfaat program.

"Memastikan hulunya kan dapur, hilirnya adalah sekolah. Sama enggak antara yang dibuat di dapur dengan yang didistribusikan di sekolah,” ujarnya.

Dony menjelaskan, dokumentasi yang diunggah dalam platform digital tidak cukup hanya berupa foto makanan. Laporan tersebut juga harus dilengkapi informasi kandungan gizi dan nilai kalori agar kualitas menu dapat diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ia meminta agar foto makanan di sekolah diambil ketika hidangan masih utuh dan belum dikonsumsi siswa. Dengan begitu, pemerintah dapat membandingkan dokumentasi makanan yang disiapkan di dapur dengan makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.

Melalui situs mbg.sumedangkab.go.id, Pemkab Sumedang berharap masyarakat, termasuk orang tua siswa, dapat mengetahui kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekaligus berpartisipasi dalam pengawasan program MBG.

Sistem pelaporan digital tersebut juga diharapkan mendorong persaingan sehat antardapur dalam menyediakan makanan bergizi sesuai anggaran yang tersedia.

Selain itu, dokumentasi yang terintegrasi dapat membantu satuan tugas MBG mengevaluasi kualitas pelayanan dan menindaklanjuti temuan yang memerlukan perbaikan.

Dony menegaskan, pengawasan program MBG tidak hanya dilakukan melalui platform digital. Pemerintah daerah juga tetap melakukan pemantauan langsung serta menindaklanjuti masukan masyarakat terkait kualitas makanan yang disajikan.

Langkah tersebut diperlukan terutama apabila ditemukan menu yang belum sesuai ketentuan atau terdapat perbedaan antara makanan yang disiapkan di dapur dan yang didistribusikan ke sekolah.

Ke depan, Pemkab Sumedang berencana mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung sistem pengawasan tersebut.

Teknologi AI diharapkan dapat membantu menganalisis informasi kandungan gizi dan kalori yang tercantum dalam platform, sehingga data yang tersedia lebih mudah dibandingkan dengan standar yang berlaku.

Melalui penguatan sistem digital dan pengawasan langsung, Pemkab Sumedang berharap kualitas makanan dalam program MBG dapat terjaga, transparansi meningkat, serta pelaksanaan program semakin akuntabel bagi masyarakat.