Pemkot Perkuat Implementasi SAKIP: Menakar Kinerja Capaian Kota

Oleh : Rizki Mauludi

Pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan. Di Kota Bogor, ukuran kinerja pemerintah mulai terlihat dari sejumlah indikator yang menyentuh langsung kondisi masyarakat, mulai dari pembangunan manusia, kemiskinan hingga pertumbuhan ekonomi.

Salah satu capaian yang disorot adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sepanjang 2025, IPM Kota Bogor mencapai 79,75 persen, melampaui target 78,81 sekaligus berada di atas capaian Jawa Barat sebesar 75,50 dan nasional 75,90.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, peningkatan tersebut menjadi bagian dari tren positif kinerja pembangunan daerah.

“Alhamdulillah, sepanjang tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor terus mengalami peningkatan, bahkan melebihi target. Target Kota Bogor itu 78,81 dan realisasinya 79,75,” kata Dedie di Balai Kota Bogor, Selasa (6/10).

Capaian lainnya terlihat dari tingkat kemiskinan. Kota Bogor mencatat angka 5,89 persen, lebih rendah dibandingkan Jawa Barat yang berada di angka 7,02 persen dan nasional 8,47 persen.

Menurut Dedie, penurunan kemiskinan tidak berdiri sendiri. Pemerintah mendorong masuknya investasi yang diharapkan membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Dampaknya turut terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Bogor yang mencapai 5,45 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat sebesar 5,32 persen dan nasional 5,11 persen.

“Alhamdulillah, tren capaian Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Dan untuk indikator capaian makro kami mengimplementasikan pada visi misi. Bogor mempunyai berbagai program Bogor Beres dan Bogor Maju untuk pembangunan yang berkeadilan dan merata,” ujarnya.

Di balik capaian tersebut, Pemkot Bogor menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program perangkat daerah tetap terukur.

Salah satu metode yang digunakan adalah Balanced Scorecard (BSC), yang melihat kinerja secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga aspek nonkeuangan.

“Metode ini tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga aspek nonkeuangan sehingga menghasilkan pelayanan yang baik dan meningkat meskipun dengan anggaran terbatas,” kata Dedie.

SAKIP kemudian menjadi bagian dari rangkaian kerja pemerintah, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaksanaan hingga evaluasi. Setiap capaian tidak berhenti pada angka, tetapi dilihat kembali dampaknya bagi masyarakat. (gin)