Pemprov Jabar Bakal Selesaikan Tunggakan BPJS Kesehatan Rp330 Miliar Lewat Bankeu di APBD Perubahan 2025

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar bakal menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan sekitar Rp330 miliar, lewat bantuan keuangan (Bankeu) ke kabupaten/kota di APBD Perubahan 2025.

Ini dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi, melalui pesan singkatnya, Rabu 25 Juni 2025.

"(Perihal tunggakan BPJS Kesehatan itu) Dialokasikan melalui bantuan keuangan Pemprov Jabar untuk kabupaten/kota di perubahan APBD 2025," kata Dedi.

Sebelumnya, Sekda Jabar Herman Suryatman kala memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Jabar, terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2024, mewakili Gubernur Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin 23 Juni 2025 lalu mengatakan, tunggakan di BPJS Kesehatan ke kabupaten/kota ini terjadi selama dua tahun, yakni pada 2023 dan 2024 lalu, dengan nilai total Rp330 miliar lebih.

Salah satu sebabnya, kata Herman, adalah adanya alokasi pembiayaan yang cukup besar untuk menyukseskan kontestasi Pilkada serentak 2024 di Jabar.

"Sehingga belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan dukungan pendanaan jaminan kesehatan, kepada kabupaten/kota," ucapnya.

"Namun demikian pemerintah provinsi berkomitmen, untuk menganggarkan kekurangan sampai dengan 2024 tersebut pada perubahan APBD 2025," imbuhnya.

Herman merinci, total hutang BPJS Kesehatan senilai Rp330 miliar ini terjadi dalam dua tahun, yakni 2023 dan 2024. Dimana pada 2023 sekitar Rp80 miliar dan 2024 senilai sekira Rp250 miliar.

"2023, Rp80 miliar kami tunggak karena usulan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak masuk, sehingga tidak ada dalam RKPD. 2024, sebesar Rp250 miliar itu karena kaitan prioritas kita untuk menyukseskan Pilkada serentak yang membutuhkan anggaran sangat besar yaitu Rp1,6 triliun lebih," paparnya.

Pada 2024, sejatinya lanjut Sekda Herman, Pemprov Jabar telah mengucurkan anggaran untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp600 miliar.

"2025, kami support atas izin dan atas komitmen dari DPRD, sebesar Rp483 miliar lebih. Walaupun masih ada tunggakan akan kita selesaikan," terangnya.