Pemprov Jabar Siapkan Danau Retensi: Aliran Lancar Banjir Terhindar

PEMPROV Jabar mempercepat penanganan banjir Bandung Raya melalui pembenahan sungai dan pengendalian sampah. Sodetan direncanakan mulai dibangun pada 2027.

Pemprov Jabar Siapkan Danau Retensi: Aliran Lancar Banjir Terhindar
BANJIR DAYEUHKOLOT: Warga menggunakan perahu karet menuju rumah saat banjir melanda Kampung Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Pemprov Jabar mendorong percepatan penanganan banjir Bandung Raya, dengan menyiapkan pembenahan sungai, hingga pembangunan sodetan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027.(ANTARA)

Oleh : Yuliantono

Banjir yang berulang di Bandung Raya membutuhkan penanganan dari berbagai sisi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pembenahan sungai, pengendalian sampah kiriman, hingga pembangunan sodetan untuk mengurangi risiko luapan air ke kawasan permukiman.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pekerjaan di titik rawan banjir tidak menunggu hingga tahun depan. Normalisasi sungai dan sejumlah penanganan teknis lainnya harus diprioritaskan pada 2026, sementara pembangunan sodetan direncanakan mulai direalisasikan pada 2027.

Rencana tersebut dibahas bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna dan jajaran teknis pemerintah daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan danau retensi di sekitar Lanud Sulaiman untuk membantu mengendalikan aliran air yang berkontribusi terhadap banjir di Bandung Raya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat Dikky Achmad Sidik mengatakan, normalisasi sungai pada 2026 akan dimulai dari muara. Pengerukan dilakukan untuk memperdalam aliran sekaligus memastikan lebar sungai sekurang-kurangnya lima meter.

"Untuk 2026, pertama normalisasi total dari muara, diperdalam. Lebar minimum lima meter semua," ujar Dikky dikutip dari akun media sosial Dedi Mulyadi, Rabu (14/10).

Pembenahan tidak hanya menyasar sedimentasi sungai. Pemerintah juga merencanakan perbaikan konstruksi yang menghambat aliran air, termasuk menambah bukaan saluran dari satu menjadi dua serta membangun tembok penahan tanah (TPT) di lokasi yang berisiko mengalami limpasan.

Bagi Dedi, percepatan pekerjaan harus dibarengi perencanaan yang matang agar anggaran menghasilkan perbaikan nyata. Untuk pengerukan manual sepanjang sekitar satu kilometer, dia meminta pekerjaan ditangani tenaga berpengalaman dengan sistem borongan.

"Kalau hanya padat karya biasa, nanti pekerjaannya tidak ada tambahnya," kata Dedi.

Menurut dia, pelaksanaan pekerjaan perlu memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja, upah, alat berat, kendaraan pengangkut, hingga lokasi pembuangan material. Seluruh kebutuhan itu harus disiapkan sejak awal agar pekerjaan tidak terhambat persoalan teknis.

Dedi pun mengingatkan jajarannya agar segera menangani titik-titik yang berpotensi memicu banjir berulang. Menurut dia, penanganan tidak boleh ditunda hanya karena pekerjaan belum masuk dalam jadwal tahun berikutnya.

"Jangan menunggu tahun depan. Nanti banjir lagi," ujarnya.

Di luar pembenahan fisik sungai, Pemprov Jabar menyiapkan pemasangan *trash rack* atau penyekat sampah untuk menahan material kiriman dari Kota Bandung. Fasilitas ini diharapkan mencegah sampah menyumbat aliran air, tetapi membutuhkan dukungan operasional yang memadai. (gin)


Editor : Inilahkoran