Pemprov Jabar Siapkan Rp500 Miliar untuk Lindungi 5,4 Juta Pekerja Informal

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar harus menyiapkan anggaran besar, untuk memperluas perlindungan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menargetkan, 5,4 juta kepala keluarga (KK) pekerja informal di Jawa Barat mendapatkan jaminan asuransi ketenagakerjaan pada 2027.

Target tersebut berarti ada penambahan 4,4 juta KK dari sekitar 1 juta KK pekerja informal yang telah tercakup program serupa pada 2026.

"Jadi gini. Jadi 5,4 juta itu berarti kita ada tambahan 4,4 juta," ujar Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.

Guna merealisasikan perluasan cakupan tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp500 miliar. Pemprov Jabar tidak akan menanggung seluruh pembiayaan sendirian.

Dedi mengatakan, pendanaan program akan dibagi antara Pemprov Jabar dan 27 pemerintah kabupaten/kota. Skema tersebut akan dibahas bersama seluruh kepala daerah di Jabar.

"Setengah-setengah. Skemanya dibagi dua. Nah ini yang akan kita lakukan dan menurut saya ini cukup bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat," ucapnya.

Pembagian beban anggaran itu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program, mengingat jumlah penerima yang ditargetkan mencapai jutaan KK.

Dedi menyebut, Pemprov Jabar akan segera mengundang para bupati dan wali kota untuk membahas teknis pelaksanaan sekaligus skema pembiayaan program jaminan asuransi ketenagakerjaan tersebut.

"Nah nanti kita mengundang juga bupati/wali kotanya, karena skemanya kan dibagi dua," katanya.

Sisi lain, Dedi menyadari perluasan program perlindungan pekerja informal harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kesehatan APBD dan peningkatan pendapatan daerah menjadi faktor penting untuk menopang keberlanjutan program.

"Dengan harapan postur APBD-nya semakin sehat, pendapatan daerahnya semakin meningkat," ujarnya.