Pemprov Jabar WFH 100 Persen Tiap Kamis, Iwan Suryawan Ingatkan Jangan Sampai Ganggu Pelayanan Publik

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan memahami kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menerbitkan edaran terkait Work From Home (WFH) bagi ASN secara penuh 100 persen tiap Kamis di 2026 ini.

Di mana WFH diperuntukkan bagi ASN di perangkat daerah yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan publik.

Menurutnya, langkah tersebut dimaklumi seiring dengan adanya kebijakan efisiensi yang diatur pemerintah pusat melalui Inpres 1/2025. Salah satu skemanya memang diakui Iwan, adalah dengan menerapkan WFH guna menekan biaya operasional pemerintah daerah.

"Saya rasa inu langkah yang harus kita hormati. Tidak setiap hari WFH kan ya. Secara prinsip mendukung, karena ini untuk efisiensi. Aktivitas kerja satu hari WFH saya rasa masih bisa," ujar Iwan saat ditemui di Kantor DPRD Jabar, Senin 5 Januari 2025.

Terlebih WFH ini kata dia, bukan berarti ASN tersebut tidak bekerja. Dia meyakini, beban kerja yang diberikan akan sama ketika masuk ke kantor.

"Bukan berarti WFH tidak ada pekerjaan. Pasti dia harus ada mengerjakan tugas," ucapnya.

Meski demikian Iwan mengingatkan, agar WFH ini jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Baik bagi ASN yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, maupun penunjangnya.

Dia berharap, skema apapun yang dilakukan Pemprov Jabar, termasuk WFH. Diharapkan tidak memengaruhi kinerja, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Tetap, layanan bisa jalan. Perencanaan mungkin bisa di rumah. Layanan publik yang sifatnya tetap, day to day mungkin dia tetap," tutupnya.