Penasihat Hukum Dharmi: Jaksa Hanya Mengedepankan Egonya
Penasihat hukum Raden Dharmi Setiani, Ecep Nurjamal mengaku tuntutan 10 tahun penjara yang diajukan JPU Kejari Bandung terlalu tinggi. Dia menuding jaksa tidak melihat fakta yuridis di persidangan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung- Penasihat hukum Raden Dharmi Setiani, Ecep Nurjamal mengaku tuntutan 10 tahun penjara yang diajukan JPU Kejari Bandung terlalu tinggi. Dia menuding jaksa tidak melihat fakta yuridis di persidangan.
Hal itu diungkapjkan Ecep usai menjalani sidang tuntutan kasus korupsi dana konsinyasi ganti rugi lahan Lingkar Utara, dengan terdakwa mantan Panitera PN Tasikmalaya, Raden Dharmi Setiani, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (27/3/2019).
”Terlalu tinggi. Jaksa tidak mempertimbangkan hak-hak terdakwa. Jaksa hanya mengedepankan egonya, tidak melihat data fakta yuridis di persidangan,” katanya.
Padalah Ecep menyebutkan, jika melihat data dan fakta yang terungkap di persidangan pelaku penyalahgunaan dana ini bukan kliennya saja.
Ada beberapa pihak terkait, yang secara jelas terungkap keterlibatan mereka di persidangan.
”Banyak dari mereka yang terungkap di persidangan (menerima uang), baik itu ketua PN, para pejabat di pengadilan, termasuk pejabat Pemkot (Tasikmalaya),” ujarnya.
Selain itu jika dilihat secara hukum, Pemkot Tasikmalaya juga telah melakukan tindak pidana, yakni mal administrasi. Mereka memaksa, kliennya untuk menerima penitipan uang ganti rugi dengan alasan tahun anggaran akan berakhir.
”Itu jelas melanggar, istilahnya mal administrasi. Mereka memaksa terdakwa menerima uang titipan, lantaran jika tidak maka uang tersebut akan hangus. Karena berakhirnya tahun anggaran, dan dana belum terserap,” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, semua data fakta yang terungkap di persidangan, termasuk para pejabat Pemkor yang disinyalir terlibat semua akan dituangkannya dalam nota pembelaan.
Editor : inilahkoran
