Peringati Kemerdekaan Indonesia ke 80, Dedi Mulyadi Singgung Integrasi Pusat Sampai Daerah

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 80.

Dedi mengatakan, sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekannya pada 17 Agustus 1945 lalu, sampai hari ini pemerintah belum mampu menjalankan sepenuhnya amanah dalam mewujudkan harapan dari kemerdekaan itu sendiri.

"Sehingga saya tadi menceritakan, misalnya kemerdekaan itu artinya melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi dari kemiskinan, dari kebodohan, dari rasa sakit," ujar Dedi di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu 17 Agustus 2025.

Sebab itu, mewakili pemerintah dirinya meminta maaf. Salah satunya lantaran masih ada anak yang putus sekolah, karena ketidakmampuan ekonomi.

"Nah, seluruh ketidakmampuan itu harus dirubah dengan paradigma membangun, ya itu tadi, transparansi pengelolaan keuangan," ucapnya.

Dedi meyakini, bila integrasi tercipta mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, maka seluruh persoalan yang ada di tengah masyarakat akan selesai.

"Sehingga menekankannya adalah, bagaimana belanja negara itu diarahkan
pada yang menjadi kebutuhan dasar," kata dia.

Sisi lain, dia juga menyinggung soal pelayanan publik. Sebab itu dia mendorong agar pemerintah, mulai dari tingkat RT hingga kabupaten/kota di Jabar, membuka keran melayani masyarakat.

"Sehingga saya ngajak tadi, kan tidak semuanya harus ditumbuhkan di provinsi. Ada yang kejangkau, ada yang tidak kejangkau. Nah, sehingga saya meminta dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, kemudian bupati, wali kota, membuka keran itu," ucapnya.

Kepekaan terhadap dinamika sosial menjadi keharusan dimiliki oleh aparatur pemerintah, supaya persoalan di tengah masyarakat dapat selesai.

Pemprov Jabar sendiri juga bakal membantu mengalokasikan anggaran Rp30 juta per tahun, untuk dikelola desa dan kelurahan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan masyarakat.

"Jadi ini yang akan menjadi concern kita gitu loh. Dan semoga ke depan segera teratasi dengan baik. Dan saya meyakini lah dengan sistem anggaran yang saya kelola hari ini," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jabar kata Dedi juga tengah mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan belanja infrastruktur. Dimana harapannya dapat menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Kabupaten/kota hari ini lagi mengoreksi besarnya belanja barang dan jasa. Contoh misalnya Kabupaten Cirebon. Infrastrukturnya kok kecil banget. APBD-nya Rp4,2 triliun, Saya bilang koreksi. Semuanya melakukan koreksi sebelum dibahas. Sehingga nanti anggaran belanja ini betul-betul menyelesaikan problem publik," tandasnya.***