Dikritik Mantan Wapres Ma'ruf Amin, Dedi Mulyadi Tegaskan Bantuan Pesantren Tetap Ada

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kritikan yang disampaikan Mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, terkait tidak adanya dana hibah dalam nomenklatur APBD Perubahan 2025.

Dedi mengatakan, apa yang dilakukannya di Jabar terkait dana hibah, sejatinya tidak lain untuk kepentingan Pesantren itu sendiri. 

"Saya ucapkan terima kasih buat Pak
Kiyai (Ma'ruf Amin) yang telah mengoreksi saya. Tetapi yakinlah, apa yang saya lakukan demi kepentingan umat," ujar Dedi di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu 17 Agustus 2025.

Dia menegaskan, dana hibah untuk pesantren tetap ada. Namun memang tidak sekarang, sebab Pemprov Jabar tengah melakukan evaluasi sebelum mendistribusikan dana hibah.

"Jadi pemerintah provinsi bukan menghilangkan bantuan hibah pesantren. Tetapi menunda, untuk dilakukan evaluasi agar nanti distribusinya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya," ucapnya.

Sebab selama ini ungkap Dedi, dana hibah pesantren hanya digelontorkan mayoritas ke dua daerah, yakni Kabupaten Tasikmalaya dan Garut. Sementara daerah lainnya, bahkan kata dia ada yang tidak kebagian.

Maka dari itu, hal ini kata Dedi tengah dievaluasi agar terjadi pemerataan dalam bantuan hibah terhadap pesantren.

"Kemudian berkeadilan, artinya tidak numpuk pada dua kabupaten aja, Garut dan Kabupaten tasik. Ya nanti 2026 akan mulai kita tata," kata dia.

Sebelumnya, Mantan Wapres Ma'ruf Amin menyoroti kebijakan Pemprov Jabar yang memangkas hibah untuk pesantren. Menurutnya, langkah itu sebagai hal yang tidak sejalan dengan arah pembangunan nasional dan bahkan menyebutnya sebagai anomali.

"Di pusat justru ada Undang-Undang tentang pesantren, bagaimana membuat pesantren bertransformasi sehingga butuh dukungan anggaran. Kok malah di Jabar dicoret (dipangkas). Itu anomali, tidak sejalan dengan apa yang dilakukan pusat," kata Ma'ruf saat menghadiri kegiatan di Sukabumi, Kamis (14/8/2025) lalu.

Ma'ruf menegaskan, peran strategis pesantren tidak hanya sebatas mencetak ulama, tetapi juga membentuk tenaga profesional dan wirausahawan. Pesantren, kata dia, kini menjadi pusat pendidikan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

"Pendidikan umum ada di pesantren, mulai SMP, SMA, kejuruan, hingga vokasi. Bahkan ada pengembangan usaha berbasis pesantren, baik di sektor keuangan maupun sektor lain. Itu akan berdampak luas, bahkan lebih dari daerah di mana pesantren itu berada," kata dia.

Dia menilai, daerah seperti Kabupaten Sukabumi yang memiliki jumlah pesantren besar harus mampu bertransformasi. Perubahan itu sambung dia, meliputi pembinaan santri 24 jam yang akan membentuk cara berpikir, bergaul dan memandang persoalan dengan wawasan luas.

"Kalau itu berhasil, maka masyarakat akan berubah. Perubahan masyarakat itu proses pendidikan yang terus menerus. Pesantren itu kawah candradimuka, 24 jam dibina. Harus sejalan dengan rencana pembangunan nasional," ucapnya.

Ma'ruf menilai, kebijakan pemangkasan hibah di Jabar menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap peran pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki peran besar bagi bangsa dan negara.

"Kontribusi pesantren terhadap negara besar sekali, baik melahirkan pemimpin bangsa maupun membangun masyarakat yang baik. Mengubah perilaku masyarakat itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan, dan pesantren punya peran penting di situ," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemprov Jabar memangkas anggaran hibah untuk pesantren di 2025, dari semula Rp153 miliar menjadi Rp9,25 miliar dan diperuntukkan hanya bagi dua lembaga, yakni LPTQ Jabar dengan nilai Rp9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik Bogor senilai Rp250 juta. ***