Perizinan Tambang Ditarik ke Provinsi, Wabup KBB Minta Pengusaha Patuhi Regulasi K3
Pemkab Bandung Barat meminta para pengusaha tambang mematuhi regulasi K3 meskipun perizinan ditarik kini jadi wewenang provinsi
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail menggelar pertemuan silaturahmi strategis bersama Himpunan Pengusaha Pekerja Masyarakat tambang (HP2MT) Kabupaten Bandung Barat di Mason Pine Hotel, Padalarang.
Forum ini menjadi momen penting untuk meluruskan pembagian wewenang tata kelola pertambangan, menyelaraskan pemahaman regulasi terbaru, serta membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan termasuk pengolahan batu kapur.
Asep menjelaskan, sesuai regulasi nasional terkini, kewenangan penerbitan hingga evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sepenuhnya telah beralih ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
Menurutnya, hal yang sama berlaku untuk pengawasan ketenagakerjaan serta perlindungan hak pekerja di lokasi tambang yang kini menjadi ranah Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi.
“Meskipun perizinan dan pengawasan teknis sudah di tingkat provinsi, kehadiran Pemkab Bandung Barat tetap penting untuk menjaga kondusivitas lapangan, memastikan hak pekerja lokal terpenuhi, dan iklim investasi berjalan aman serta tertib,” kata Asep, Jumat (17/7/2026).
Selain meluruskan batas kewenangan, terang Asep, pihaknya mengajak seluruh anggota HP2MT untuk serius mengikuti arahan prioritas Gubernur Jawa Barat, yakni penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara ketat, pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang.
"Termasuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan agar tidak merugikan masyarakat sekitar," ujarnya.
"Alhamdulillah para pengusaha yang hadir pun menyatakan dukungan penuh dan kesiapan segera merealisasikan seluruh poin tersebut demi terciptanya industri pertambangan yang beretika dan berkelanjutan," imbuhnya.
Asep menegaskan, forum ini tidak boleh berhenti di sini. Ia memerintahkan agar pertemuan semacam ini dilaksanakan secara rutin, serta memfasilitasi dialog tripartit antara pengusaha, pekerja, dan pihak provinsi.
"Ini diharapkan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan tanpa melanggar koridor kewenangan masing-masing institusi," tandasnya.
Captions: Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail ajak pengusaha kapur terapkan K3 di momen silaturahmi strategis bersama Himpunan Pengusaha Pekerja Masyarakat Tambang (HP2MT) Kabupaten Bandung Barat di Mason Pine Hotel, Padalarang.
Editor : Ahmad Sayuti

