Perluas Akses Kerja di Jabar, Dedi Mulyadi Genjot Investasi dan Nyari Gawe

INILAHKORAN.ID - Realisasi investasi Jawa Barat sepanjang Januari-September 2026, sudah menyerap 399.003 tenaga kerja. 

Namun, besarnya penyerapan tenaga kerja tersebut masih berhadapan dengan tingginya jumlah pencari kerja yang tercatat dalam aplikasi Nyari Gawe, yakni 728.085 orang per 21 Oktober 2026.

Data Nyari Gawe menunjukkan, dari 803 perusahaan yang terdaftar, baru 230 perusahaan yang membuka lowongan dengan total 32.125 posisi. Sementara itu, jumlah lamaran yang masuk mencapai 2,4 juta, dengan 1.282 pelamar tercatat telah diterima.

Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan, kesenjangan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pertumbuhan investasi berdampak pada perluasan kesempatan kerja, terutama bagi tenaga kerja lokal.

Dedi menuturkan, peningkatan investasi perlu diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah pun didorong untuk terus menarik investor, agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Investasi di Jawa Barat terus melonjak dan mudah-mudahan investasi ini memiliki dampak bagi ketersediaan lapangan pekerjaan,” ujar Dedi, Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi gabungan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat mencapai Rp91 triliun pada triwulan III 2026. Angka tersebut berkontribusi sebesar 17,2 persen terhadap total investasi nasional dan menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain.

Meski demikian, Dedi mengakui jumlah angkatan kerja masih lebih besar daripada ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini membuat pemerintah harus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan masyarakat yang mencari pekerjaan.

“Jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding ketersediaan lapangan kerja. Dan itu tugas kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa untuk memacu investasi agar masuk ke Jawa Barat,” ucapnya.

Salah satu upaya yang ditempuh, mengoptimalkan aplikasi Nyari Gawe yang dikembangkan melalui kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat. Layanan ini ditujukan untuk memperluas akses informasi lowongan kerja, sekaligus mendorong transparansi proses rekrutmen.

“Sistem layanan Nyari Gawe merupakan jalan dari banyak jalan untuk membuka lapangan kerja agar transparan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Berdasarkan sebaran pengguna, Kabupaten Subang menjadi daerah dengan jumlah pencari kerja terbanyak, yakni 92.172 orang. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Karawang dengan 79.110 orang dan Kabupaten Bekasi sebanyak 52.852 orang.

Selanjutnya, Kabupaten Purwakarta mencatat 43.380 pencari kerja dan Kabupaten Bandung sebanyak 42.159 orang. Adapun jumlah pencari kerja dari luar Jawa Barat mencapai 41.036 orang.

Dedi juga menyinggung dinamika pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan perlu dilihat secara menyeluruh, dengan memperhitungkan pekerja yang keluar maupun kembali masuk ke dunia kerja.

“Ada yang berhenti, ada yang masuk. Dan ingat ketika ada yang berhenti, setelah berhenti mereka masuk lagi kerja. Ada yang berhenti, waktu berhenti mereka bercerita, waktu masuk kerja mereka tidak bercerita,” katanya.

Dia berharap, peningkatan investasi di Jawa Barat dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak warga memperoleh kesempatan bekerja di daerahnya sendiri. Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan jajaran pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga provinsi, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas kontribusinya dalam menjaga iklim investasi.

“Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jabar, seluruh perangkat pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari mulai perangkat pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten kota, para bupati wali kota, dan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, Dedi Taufik mengatakan, penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi selama Januari-September 2026 mencapai 399.003 orang.

“Penyerapannya dari Januari-September 2026 itu mencapai 399.003 tenaga kerja,” ungkapnya.

Capaian tersebut mendekati total penyerapan tenaga kerja sepanjang 2025, yang mencapai lebih dari 454.000 orang. Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, Dedi Taufik memperkirakan jumlah tenaga kerja yang terserap melalui investasi akan meningkat.

“Jumlah serapan tenaga kerja dari sektor investasi akan bertambah lagi, 2025 itu terserap 454.000 lebih sampai Desember. Ini baru September kita sudah mencapai 399.003 tenaga kerja, dalam sisa waktu hingga akhir 2026 kita yakin jumlahnya akan naik lebih tinggi,” ujarnya.

Sektor manufaktur, pergudangan, dan ritel menjadi sejumlah bidang usaha yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Subang termasuk daerah dengan serapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Penyerapan per kabupaten datanya masih kita siapkan, tapi kecenderungannya naik terus,” ucapnya.

Guna mempercepat penyerapan tenaga kerja, DPMPTSP Jabar bersama perangkat daerah terkait terus mendorong perusahaan memanfaatkan Nyari Gawe sebagai sarana rekrutmen. Penggunaan aplikasi tersebut juga diharapkan dapat menekan praktik percaloan dalam proses penerimaan pekerja.

Selain memperluas akses lowongan, Pemprov Jabar mendorong program magang dan praktik kerja di industri agar keterampilan calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Pak Gubernur juga mendorong kebijakan magang dan praktik kerja di industri, agar SDM kita makin siap jika dibutuhkan oleh industri,” ungkapnya.

Sisi lain, DPMPTSP Jabar rutin berkomunikasi dengan pelaku usaha untuk mengidentifikasi hambatan investasi. Persoalan pasokan air, energi, hingga kebutuhan tenaga kerja menjadi beberapa hal yang ditangani bersama dinas teknis agar aktivitas usaha berjalan lebih lancar.

“Terutama investor yang ada di kawasan, kita datang, mendengarkan mereka punya masalah apa, langsung ditangani oleh dinas teknis. Masalahnya apa, sumber air? Sumber energi? Tenaga kerja, kita tuntaskan sesuai perintah Gubernur agar mempermudah, mempercepat investasi demi terbukanya lapangan kerja,” pungkasnya.