Porprov Jabar 2026 Disorot, Dedi Mulyadi Akui Keterbatasan Anggaran Daerah

Porprov XV Jawa Barat 2026 disorot karena persoalan anggaran, fasilitas, honor wasit, dan sportivitas. Dedi Mulyadi akan melakukan evaluasi bersama KONI Jabar.

Porprov Jabar 2026 Disorot, Dedi Mulyadi Akui Keterbatasan Anggaran Daerah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

INILAHKORAN.ID – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat menjadi sorotan. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, sportivitas pertandingan, hingga skema pembiayaan yang dinilai belum proporsional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui, keterbatasan kemampuan keuangan kabupaten dan kota menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan Porprov XV. Kondisi tersebut turut memengaruhi kesiapan fasilitas di daerah, termasuk wilayah yang menjadi tuan rumah.

Dedi mengatakan, evaluasi penyelenggaraan akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat, terutama untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pelaksanaan kompetisi.

"Nanti saya undang KONI untuk membahas titik-titik mana yang masih lemah. Yang paling utama bagi saya, sportivitas harus menjadi nomor satu karena ini kegiatan olahraga," kata Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.

Menurut Dedi, kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota saat ini tidak sekuat sebelumnya. Akibatnya, terdapat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertandingan.

Meski demikian, Pemprov Jabar tetap mendorong Porprov XV terlaksana. Terlebih, sejumlah kepala daerah sebelumnya sempat menyatakan keberatan untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan ajang olahraga empat tahunan tersebut.

"Banyak bupati dan wali kota yang tadinya tidak mau melaksanakan Porprov. Tetapi saya sampaikan, atlet harus tetap bisa melaksanakan kegiatan. Akhirnya mereka kompak mengikuti," ujarnya.

DPRD Jabar Soroti Skema Pembiayaan Porprov

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, meminta Pemprov Jabar mengambil tanggung jawab lebih besar dalam pembiayaan Porprov.

Menurut Maulana, penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat provinsi tidak semestinya terlalu membebani daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Pemerintah provinsi harus menjadi penopang utama agar kualitas pelaksanaan tidak bergantung pada kemampuan finansial masing-masing daerah.

“Porprov memang sebuah kompetisi dan ada unsur ekonomi di dalamnya. Tetapi jangan sampai penyelenggaraannya terlalu diserahkan kepada pasar. Tuan rumah tetap perlu berkontribusi, tetapi anggaran dari provinsi seharusnya lebih besar,” ujar Maulana dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Dia menilai, persoalan pendanaan tersebut perlu mendapat perhatian jika melihat hibah Pemprov Jabar kepada KONI Jawa Barat yang berada di kisaran Rp20 miliar pada 2026. Anggaran itu pun tidak sepenuhnya digunakan untuk Porprov karena harus menopang operasional organisasi dan sejumlah agenda lainnya.

Maulana juga mengingatkan, ketergantungan pembiayaan terhadap daerah tuan rumah berpotensi memunculkan persoalan independensi perangkat pertandingan. Besarnya kontribusi tuan rumah dikhawatirkan menempatkan juri dan pelaksana dalam posisi dilematis ketika terjadi protes dari kontingen.

“Ketika tuan rumah mengeluarkan anggaran jauh lebih besar, juri dan pelaksana bisa berada dalam posisi sulit saat terjadi protes atau gejolak. Karena itu, kendali dan netralitas harus tetap dijaga,” katanya.

Selain skema pendanaan, Maulana menyoroti kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Jabar yang dinilai perlu dievaluasi. Menurut dia, penghematan belanja tidak seharusnya mengurangi alokasi sektor pengembangan sumber daya manusia, termasuk olahraga dan pembinaan atlet.

Dia membandingkan pemangkasan anggaran olahraga, pembinaan atlet, hingga bantuan lembaga pesantren dengan belanja infrastruktur yang dinilainya masih mendapat porsi besar.

“Kalau memang alasannya efisiensi, seharusnya semua sektor dievaluasi. Jangan sampai anggaran untuk peningkatan kualitas manusia, termasuk olahraga dan pembinaan atlet, dipangkas begitu besar, sementara belanja infrastruktur tetap tinggi,” tuturnya.

Maulana menegaskan, pembinaan atlet membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan. Karena itu, kebijakan penghematan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan prestasi olahraga di Jawa Barat.

Honor Wasit dan Biaya Protes Ikut Dipersoalkan

Persoalan lain yang turut disorot adalah kesejahteraan perangkat pertandingan. Maulana mengungkapkan, honorarium juri dan wasit disebut hanya berkisar Rp300.000 per hari, tanpa mempertimbangkan jumlah pertandingan yang harus mereka tangani.

Dia juga meminta biaya administrasi pengajuan protes yang disebut mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah ditinjau kembali. Mekanisme keberatan dalam pertandingan, menurutnya, tidak semestinya menjadi beban finansial bagi kontingen.

Untuk menjaga objektivitas kompetisi, Maulana turut mendorong pelibatan juri dan wasit profesional dari luar Jawa Barat. Kehadiran perangkat pertandingan independen dinilai dapat memperkuat kepercayaan terhadap hasil pertandingan.

Atas berbagai persoalan tersebut, dia mendesak Pemprov Jabar mengevaluasi secara menyeluruh pola pendanaan dan tata kelola Porprov. Dukungan anggaran provinsi yang lebih besar dinilai penting agar daerah tuan rumah tidak menanggung beban berlebihan.

"Dengan pembiayaan yang proporsional, pemerintah provinsi tetap bisa menjaga kendali dan netralitas penyelenggaraan. Daerah tuan rumah tetap berkontribusi, tetapi jangan sampai beban terbesarnya justru berada di daerah. Tujuannya agar Porprov benar-benar menjadi kompetisi olahraga yang profesional dan menjunjung sportivitas," pungkas Maulana.***


Editor : JakaPermana