DPRD Jabar Soroti Pendanaan Porprov 2026, Khawatir Netralitas Pertandingan Terganggu

DPRD Jabar menyoroti pendanaan Porprov XV 2026 yang dinilai terlalu membebani tuan rumah dan berpotensi mengganggu netralitas pertandingan.

DPRD Jabar Soroti Pendanaan Porprov 2026, Khawatir Netralitas Pertandingan Terganggu
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah

INILAHKORAN.ID – Profesionalitas dan netralitas penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 menjadi sorotan DPRD Jabar. Persoalan pembiayaan dinilai berpotensi memunculkan konflik kepentingan, terutama ketika terjadi sengketa pertandingan.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menopang pendanaan Porprov. Menurut dia, pembiayaan ajang olahraga empat tahunan tersebut tidak semestinya lebih banyak dibebankan kepada daerah penyelenggara.

Ia berpandangan, kontribusi tuan rumah memang diperlukan. Namun, pemerintah provinsi tetap harus menjadi penopang utama agar pelaksanaan kompetisi tidak terlalu bergantung pada kepentingan ekonomi maupun kemampuan finansial masing-masing daerah.

“Porprov memang sebuah kompetisi dan ada unsur ekonomi di dalamnya. Tetapi jangan sampai penyelenggaraannya terlalu diserahkan kepada pasar. Tuan rumah tetap perlu berkontribusi, tetapi anggaran dari provinsi seharusnya lebih besar,” ujar Maulana dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Persoalan tersebut, kata dia, semakin relevan jika melihat besaran hibah Pemprov Jabar kepada KONI Jawa Barat yang berada di kisaran Rp20 miliar pada 2026. Dana tersebut bukan sepenuhnya dialokasikan untuk penyelenggaraan Porprov, melainkan juga menopang kebutuhan operasional organisasi dan berbagai agenda rutin lainnya.

Maulana mengingatkan, dominasi pembiayaan dari daerah tuan rumah dapat menempatkan perangkat pertandingan dalam situasi dilematis, terutama ketika muncul keberatan atau protes dari kontingen yang bertanding.

“Ketika tuan rumah mengeluarkan anggaran jauh lebih besar, juri dan pelaksana bisa berada dalam posisi sulit saat terjadi protes atau gejolak. Karena itu, kendali dan netralitas harus tetap dijaga,” katanya.

Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Pembinaan Atlet

Di sisi lain, Maulana mengkritisi arah kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Jabar. Ia menilai, pemangkasan belanja tidak seharusnya mengorbankan sektor yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk olahraga dan pembinaan atlet.

Menurut dia, penghematan anggaran perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan urgensi dan efektivitas setiap program. Ia membandingkan pengurangan alokasi untuk olahraga, pembinaan atlet, hingga bantuan lembaga pesantren dengan belanja infrastruktur yang dinilainya masih memperoleh porsi besar.

“Kalau memang alasannya efisiensi, seharusnya semua sektor dievaluasi. Jangan sampai anggaran untuk peningkatan kualitas manusia, termasuk olahraga dan pembinaan atlet, dipangkas begitu besar, sementara belanja infrastruktur tetap tinggi,” katanya.

Ia menegaskan, pembinaan olahraga tidak bisa dipandang sebatas kebutuhan penyelenggaraan kompetisi. Investasi terhadap atlet membutuhkan kesinambungan dan perencanaan jangka panjang sehingga tidak tepat jika menjadi sasaran pemangkasan tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Honor Wasit dan Biaya Protes Ikut Disorot

Sorotan lainnya menyangkut kesejahteraan perangkat pertandingan. Maulana mengungkapkan, honorarium juri dan wasit disebut hanya berkisar Rp300.000 per hari, tanpa mempertimbangkan banyaknya pertandingan yang harus mereka tangani.

Tak kalah penting, biaya administrasi pengajuan protes yang disebut mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah juga perlu ditinjau ulang. Menurut dia, mekanisme keberatan dalam pertandingan semestinya tidak menjadi beban finansial yang justru menyulitkan kontingen.

Ketersediaan juri dan wasit profesional dari luar Jawa Barat turut menjadi perhatian. Pelibatan perangkat pertandingan yang independen dinilai penting untuk memperkuat objektivitas sekaligus mencegah munculnya keraguan terhadap hasil kompetisi.

Atas berbagai persoalan tersebut, Maulana mendesak Pemprov Jabar mengevaluasi pola pendanaan Porprov secara komprehensif. Skema pembiayaan yang lebih proporsional dinilai menjadi salah satu prasyarat agar kompetisi olahraga terbesar di tingkat provinsi itu berlangsung profesional, adil, dan menjunjung tinggi sportivitas.

"Dengan pembiayaan yang proporsional, pemerintah provinsi tetap bisa menjaga kendali dan netralitas penyelenggaraan. Daerah tuan rumah tetap berkontribusi, tetapi jangan sampai beban terbesarnya justru berada di daerah. Tujuannya agar Porprov benar-benar menjadi kompetisi olahraga yang profesional dan menjunjung sportivitas," pungkas Maulana.***


Editor : JakaPermana