Prabowo Bongkar Kuota Impor: Siapapun Boleh Impor, Asal Bayar Pajak dan Ciptakan Lapangan Kerja

INILAHKORAN, Bandung – Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk merombak sistem perdagangan nasional, khususnya terkait mekanisme Kuota Impor yang selama ini dinilai membatasi akses dan membuka celah monopoli.

Dalam sebuah sarasehan ekonomi yang digelar di Jakarta, Selasa (8/4/2025), Prabowo menyatakan bahwa kuota impor terhadap komoditas vital yang menyangkut kepentingan rakyat luas harus dihapuskan demi terciptanya perdagangan yang lebih adil dan efisien.

“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor, terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas,” tegas Presiden dikutip dari RRI.co.id.

Prabowo juga menyoroti praktik penunjukan eksklusif kepada sejumlah perusahaan tertentu yang selama ini menguasai impor komoditas strategis seperti daging. Ia mengkritisi model kuota yang dianggap membuka peluang bagi praktik monopoli dan kartel.

“Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk (perusahaan). Hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” sindir Prabowo.

"Siapa saja boleh impor, mau impor apa, silahkan buka saja, rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh impor, enak saja," sambungnya.

Presiden menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam merampingkan birokrasi, mempermudah iklim usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga menekankan pentingnya peran pengusaha dalam pembangunan bangsa, selama mereka mematuhi kewajiban pajak dan ikut menciptakan Lapangan Kerja.

“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja, pengusaha adalah pelaku yang di depan. Dia boleh cari untung, ngga ada masalah, tapi kita juga minta para pengusaha Bayar Pajak yang benar,” katanya.

Tidak hanya itu, Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada sektor bea cukai dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir adanya penyelundupan atau hambatan birokrasi yang merugikan masyarakat.

Ia membuka ruang bagi pengusaha untuk melaporkan langsung praktik-praktik tak sehat yang masih terjadi di lapangan. “Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan, kita bertindak,” pungkasnya.***