PT INTI Perkuat Transparansi Pilkades Sumbawa Barat lewat e-Voting

PT INTI memperkuat transparansi Pilkades Serentak 2026 di Sumbawa Barat melalui e-Voting dan audit fisik untuk memastikan keakuratan hasil pemungutan suara.

PT INTI Perkuat Transparansi Pilkades Sumbawa Barat lewat e-Voting
PT INTI memperkuat transparansi Pilkades Serentak 2026 di Sumbawa Barat melalui e-Voting dan audit fisik untuk memastikan keakuratan hasil pemungutan suara. (Istimewa)

INILAHKORAN.ID - PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI (Persero) memperkuat kontribusinya dalam mendorong transformasi digital pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi electronic voting (e-Voting).

Melalui anak perusahaannya, PT INTI Konten Indonesia (PT INTENS), INTI Group turut mendukung penerapan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat.

Penerapan teknologi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemilihan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas demi menjaga kepercayaan publik.

Direktur Utama PT INTI (Persero), Herry Jasman, mengatakan keandalan teknologi menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi digital. Transformasi digital, menurutnya, harus didukung sistem yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam transformasi digital, termasuk dalam penyelenggaraan demokrasi. Pengalaman di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi pembelajaran sekaligus pembuktian penting bahwa teknologi harus mampu menghadirkan proses yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Herry dalam keterangan persnya.

"INTI Group berkomitmen untuk terus memperkuat kapabilitas dalam menghadirkan solusi teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.

Penerapan e-Voting dalam Pilkades Serentak 2026 di KSB mencakup 21 desa yang tersebar di delapan kecamatan dengan melibatkan 65 calon kepala desa.

Dalam pelaksanaannya, PT INTENS memberikan dukungan teknis terhadap sistem e-Voting yang dilengkapi mekanisme audit fisik. Fasilitas tersebut memungkinkan hasil pemungutan suara ditelusuri dan diverifikasi kembali.

Keandalan mekanisme itu diuji saat pemeriksaan perselisihan hasil Pilkades di Desa Tebo dan Desa Tambak Sari pada 10–11 November 2026. Dalam proses tersebut, dilakukan pembukaan kotak audit dan pemeriksaan struk hasil pemungutan suara untuk mencocokkan bukti fisik dengan rekaman sistem elektronik.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara penghitungan ulang secara manual dan rekaman sistem elektronik di kedua desa setelah seluruh suara, termasuk suara yang menggunakan mekanisme manual, diperhitungkan.

Proses ini menunjukkan pentingnya bukti audit fisik agar hasil pemungutan suara tidak hanya tercatat secara digital, tetapi juga dapat diperiksa kembali.

Direktur PT INTI Konten Indonesia (PT INTENS), Rizqi Ayunda Pratama, menjelaskan pengalaman di KSB menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan perusahaan menghadirkan solusi digital bagi sektor pemerintahan.

“Pengujian melalui proses sengketa ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan bagaimana sistem e-Voting dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti fisik. Bagi kami, keandalan teknologi tidak hanya ditunjukkan melalui proses penghitungan elektronik, tetapi juga melalui ketersediaan mekanisme verifikasi yang memungkinkan hasil pemungutan suara diperiksa kembali secara terbuka,” kata Rizqi.

Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andrari, yang turut memantau proses implementasi teknologi tersebut, menegaskan bahwa perlindungan hak pilih masyarakat menjadi tujuan utama pemeriksaan.

"Tujuan utama pemeriksaan ini adalah memastikan bahwa hak pilih masyarakat terlindungi, setiap suara yang sah dihormati, dan hasil pemilihan dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan terbuka," tegasnya.

Dari sisi komunikasi dan tata kelola perusahaan, VP Corporate Secretary PT INTI (Persero), Risky Putri Perwati, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap teknologi.

“Bagi INTI Group, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui inovasi teknologi, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang transparan kepada masyarakat. Kami memandang pengalaman di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bagian dari rekam jejak perusahaan dalam menghadirkan solusi digital yang memiliki nilai manfaat dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital,” ujarnya.

Pemanfaatan e-Voting menjadi bagian dari pengembangan portofolio solusi digital PT INTI untuk mendukung kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.

Melalui PT INTENS, perusahaan terus memperkuat kemampuan implementasi teknologi yang adaptif terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan modern.

Ke depan, INTI Group akan melanjutkan pengembangan bisnis digital melalui berbagai solusi teknologi, termasuk e-Voting, untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional. Upaya tersebut diarahkan pada pengembangan inovasi yang mengedepankan keandalan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

Audit Fisik, Mekanisme Penting Menguji Akurasi Teknologi

Pemeriksaan perselisihan hasil Pilkades yang berlangsung pada 10–11 November 2026 di Ruang Sidang Gili Kenawa, Lantai I Kantor Sekretariat Daerah KSB, menjadi momentum untuk menunjukkan pentingnya keterpaduan teknologi pemungutan suara elektronik dengan mekanisme audit fisik.

Dalam persidangan, Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) membuka kotak audit dan memeriksa langsung struk hasil pemungutan suara. Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti keberatan sekaligus mencocokkan data pemilih, bukti fisik transaksi, dan hasil rekapitulasi elektronik.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bukti fisik yang tersedia dapat digunakan untuk menelusuri kembali proses penghitungan suara. Penghitungan ulang secara manual di kedua desa juga sesuai dengan rekaman sistem elektronik setelah seluruh suara, termasuk suara yang menggunakan mekanisme manual, diperhitungkan.

Di Desa Tebo, penghitungan akhir mencatat total 624 suara. Calon nomor urut 1 Abdul Wahab memperoleh 217 suara, calon nomor urut 2 Sulaiman meraih 198 suara, sedangkan calon nomor urut 3 Ramli mendapatkan 209 suara.

Sementara itu, di Desa Tambak Sari, total suara mencapai 751. Calon nomor urut 1 Suhardi memperoleh 278 suara, calon nomor urut 2 Syamsul Hidayat meraih 280 suara, dan calon nomor urut 3 Dewi Susilawati mendapatkan 188 suara. Terdapat pula lima suara kosong.

Hasil tersebut memperlihatkan, penerapan e-Voting perlu disertai mekanisme audit yang memungkinkan setiap suara ditelusuri dan diverifikasi ketika muncul keberatan terhadap hasil pemilihan.

Rekam Jejak Implementasi e-Voting Sejak 2013

Keterlibatan PT INTI (Persero) dalam mendukung penerapan e-Voting bukan hal baru. Pengalaman implementasi teknologi tersebut telah berlangsung sejak 2013 dan menjangkau sejumlah kabupaten di Indonesia.

Dalam kurun waktu 2013–2026, penerapan e-Voting telah dilakukan di berbagai wilayah dengan jumlah desa yang beragam. Berikut sebaran implementasinya berdasarkan tahun:

  • 2013: Kabupaten Boyolali sebanyak 7 desa, Jembrana 2 desa, dan Musi Rawas 2 desa.

  • 2014: Kabupaten Musi Rawas sebanyak 95 desa.

  • 2015: Kabupaten Bantaeng sebanyak 9 desa, Boalemo 30 desa, Banyuasin 160 desa, dan Empat Lawang 101 desa.

  • 2016: Kabupaten Bantaeng sebanyak 9 desa, Boalemo 30 desa, Banyuasin 160 desa, dan Batang Hari 32 desa.

  • 2017: Kabupaten Bogor sebanyak 1 desa, Agam 28 desa, Boyolali 5 desa, Boalemo 17 desa, Bantaeng 25 desa, Banyuasin 45 desa, Mempawah 20 desa, Musi Rawas 16 desa, dan Indragiri Hulu 1 desa.

  • 2018: Kabupaten Bogor sebanyak 1 desa, Sidoarjo 14 desa, Luwu Utara 3 desa, OKU Timur 40 desa, Pemalang 172 desa, Batanghari 15 desa, dan Sarolangun 39 desa.

  • 2019: Kabupaten Agam sebanyak 35 desa, Boyolali 22 desa, Lumajang 2 desa, Situbondo 5 desa, Boalemo 17 desa, Magetan 18 desa, OKU Timur 8 desa, Bantaeng 16 desa, Indragiri Hulu 3 desa, dan Toraja Utara 87 desa.

  • 2020: Kabupaten Sidoarjo (jumlah desa belum dicantumkan), Sleman sebanyak 49 desa, Banyuasin 80 desa, Batanghari 60 desa, Sarolangun 62 desa, Musi Rawas 42 desa, dan Mempawah 30 desa.

  • 2021: Kabupaten Barito Kuala sebanyak 43 desa, Sleman 35 desa, Bantaeng 9 desa, dan Indragiri Hilir 1 desa.

  • 2022: Kabupaten Bulukumba sebanyak 1 desa, Boalemo 16 desa, Lampung Tengah 5 desa, dan Pesawaran 1 desa.

  • 2023: Kabupaten Malinau sebanyak 2 desa, Mempawah 19 desa, Agam 38 desa, dan Bantaeng 25 desa.

  • 2026: Kabupaten Mempawah sebanyak 17 desa, Merangin 23 desa, Sumbawa Barat 21 desa, dan Pasaman Barat 87 desa.

Sebaran tersebut menjadi bagian dari pengalaman PT INTI (Persero) dalam mendukung pemanfaatan teknologi digital untuk kebutuhan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa.

Pengalaman lintas wilayah dan lintas tahun itu menjadi bekal bagi perusahaan dalam memahami berbagai kebutuhan implementasi teknologi, mulai dari kesiapan perangkat, pelaksanaan pemungutan suara, hingga dukungan teknis dalam evaluasi dan pemeriksaan hasil pemilihan.

Melalui dukungan PT INTENS, PT INTI (Persero) terus mengambil bagian dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.

Perusahaan berkomitmen memperkuat kemampuan serta kontribusinya dalam pengembangan solusi teknologi nasional yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. ***


Editor : Gin gin T Ginulur