Rehabilitasi Lingkungan Hidup di Jawa Barat, Dedi Mulyadi Mulai dari Kabupaten Bogor

INILAHKORAN, Bogor - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan rapat kordinasi (Rakor) dengan kepala daerah seJawa Barat di Pendopo Bupati Bogor di Cibinong.

Rakor yang juga dihadiri Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan tersebut membahas banyak hal, misal pengentasan kemiskinan, pembangunan sekolah rakyat, mitigasi penyebaran penyakit pasca bencana banjir bandang, menekan bayi stunting, menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Kabupaten Bogor dijadikan tuan rumah, oleh Dedi Mulyadi karena Bogor adalah pusat kerajaan Sunda, siapa yang berbuat baik di Bogor maka dia akan menyebarkan kebaikan ke banyak tempat.

"Kabupaten Bogor saya jadikan sentra berbagai kegiatan seperti rehabilitasi lingkungan hidup, karena Kabupaten Bogor sebagai wilayah hulu dan langkah ini juga bakal dilakukan di daerah lain," kata Dedi Mulyadi kepada wartawan, Kamis malam, 13 Maret 2025.

Dedi Mulyadi menerangkan rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat sudah berjalan dan ia tanda tangani.

"Ada klausul yang saya masukkan dalam revisi Perda RTRW Jawa Barat, bakal ada larangan alih fungsi lahan hutan, perkebunan, pertanian dan daerah aliran sungai akan didaftarkan ke Kemendagri, Kemenpupr, Kementerian ATR/BPN dan lainnya," terangnya.

Ia juga akan membuat tim evaluasi perijinan di seluruh Jawa Barat terutama yang mengubah atau mengalih fungsi lahan, dimana akan melibatkan akademisi kampus-kampus yang ada di Jawa Barat untuk menjadi rekomendasi untuk Kementerian Lingkungan Hidup.

"Mumpung masyarakat mendukung langkah kami dan kegiatan masih berjalan, maka mari kita berikan evaluasi yang tepat dan jelas. Rekomendasi akademisi akan menjadi dasar kebijakan para Bupati maupun Wali Kota, saat mencabut ijin bangunan yang lahannya beralih fungsi," kata Dedi Mulyadi.

Ia menyakini program kerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat dan Bupati maupun Wali Kota di Jawa Barat sudah terokestra dengan Kementerian maupun Menteri Kordinator (Menko).

"Kami yakin, bakal membawa kebaikan bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat," imbuh mantan Bupati Purwakarta tersebut.***