Rencana Pembangunan TPST Gempol: Warga Menolak, Pemda Terdesak

Rencana Pembangunan TPST Gempol: Warga Menolak, Pemda Terdesak
GEMPOL: Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, menyoroti lemahnya Pemerintah Daerah dalam merancang perencanaan pembangunan TPST Gempol yang kini mendapat penolakan dari warga setempat.(INILAH/MAMAN SUHARMAN)

PEMBANGUNAN Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah, justru menuai penolakan warga.

Oleh: Maman Suharman

Rupanya di balik rencana pembangunan tersebut, muncul persoalan yang tak kalah penting: kekhawatiran masyarakat terhadap lingkungan dan masa depan tempat tinggal mereka.

Polemik ini pun mendapat perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, menilai penolakan warga menjadi cerminan belum matangnya perencanaan pemerintah daerah, terutama dalam menentukan lokasi pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Rudiana, pembangunan fasilitas publik tidak cukup hanya berbekal kesiapan anggaran dan administrasi. Pemerintah harus terlebih dahulu mendengar suara warga yang nantinya akan hidup berdampingan dengan fasilitas tersebut.

Dia menyayangkan penetapan lokasi TPST Gempol yang dinilai tidak didahului kajian dan komunikasi secara matang dengan masyarakat sekitar.

Padahal, penerimaan warga semestinya menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum keputusan pembangunan diambil.

“Sejak awal penentuan lokasi seharusnya dilakukan dengan perencanaan matang. Minimal sudah ada kajian dan komunikasi dengan masyarakat, sehingga diketahui apakah warga menerima pembangunan tersebut beserta segala konsekuensinya,” ujar Rudiana, Minggu (15/11).

Bagi Rudiana, penolakan yang muncul setelah lokasi ditetapkan bukan sekadar persoalan teknis pembangunan. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat proyek terhambat, sementara anggaran daerah sudah telanjur dialokasikan.

Dia mengingatkan, situasi seperti ini sebenarnya bisa dihindari apabila masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan. Pemerintah juga perlu terbuka terhadap kemungkinan mencari lokasi alternatif jika tempat yang direncanakan memang tidak mendapat persetujuan warga.

“Kalau sejak awal masyarakat tidak setuju, seharusnya dicari lokasi lain yang bisa disepakati bersama. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan dan dikeluarkan, tetapi pembangunan justru terkendala karena penolakan warga,” ungkapnya.

Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, Rudiana meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi secara terbuka dan menyusun kajian kelayakan lingkungan secara menyeluruh.

Warga perlu mendapatkan penjelasan mengenai potensi dampak pembangunan, termasuk kemungkinan kompensasi maupun program pendampingan bagi masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, dialog menjadi jalan penting untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Jangan sampai pembangunan yang bertujuan memberikan manfaat bagi banyak orang justru menghadirkan kekhawatiran bagi warga di sekitarnya.

Terkait polemik tersebut, Rudiana mengaku berupaya menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui secara langsung alasan penolakan pembangunan TPST Gempol.

Aspirasi warga nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan memindahkan lokasi proyek.

Namun, jika pemindahan lokasi menjadi pilihan, pemerintah harus bersiap kembali melakukan kajian dan menyusun perencanaan dari awal. Proses tersebut tentu membutuhkan waktu dan berpotensi menambah beban anggaran daerah.

"Apabila pemindahan menjadi pilihan, pemerintah harus kembali melakukan kajian dan menyusun perencanaan dari awal. Kondisi tersebut tentu membutuhkan waktu serta berpotensi menambah beban anggaran daerah," ucapnya.

Persoalan yang melibatkan hubungan pemerintah dan masyarakat, lanjut Rudiana, bukan hanya terjadi dalam polemik TPST Gempol.

Dia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melupakan persoalan di kawasan Gunung Santri yang hingga kini dinilai belum tertangani secara maksimal, meskipun sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

Baginya, kesepakatan dengan warga bukan sekadar formalitas. Pemerintah harus membuktikan komitmennya dengan merealisasikan apa yang telah dijanjikan agar kepercayaan masyarakat tidak semakin terkikis.

“Pemerintah daerah harus menepati kesepakatan yang sudah dibuat dengan masyarakat. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, segera realisasikan. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi bumerang bagi pemerintah,” tandasnya.

Rudiana berharap polemik TPST Gempol menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan ke depan.

Sebab, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan atau terserapnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan manfaat.

Dia menegaskan, kajian komprehensif, sosialisasi terbuka, serta komunikasi dengan warga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap proses pembangunan.

"Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan. Jadinya kan anggaran daerah tidak terbuang akibat persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi. Bagaimanapun kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama," pungkasnya. (bsf)


Editor : Inilahkoran