Ringankan Beban, Rapatkan Jarak

BAGI anak muda, rumah bukan sekadar tempat bernaung, melainkan tentang kualitas hidup. Akses mobilitas menuju tempat kerja dan fasilitas umum menjadi prioritas utama.

DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengusulkan perluasan batas harga rumah subsidi hingga Rp300 juta-Rp400 juta guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan hunian tapak, khususnya kalangan anak muda.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono, di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu, mengatakan dengan besaran harga tersebut, maka masih ada kemungkinan anak muda yang memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp17 juta per bulan bisa memiliki rumah.

"Semula yang FLPP (Fasilitas Lukuiditas Pembiayaan Perumahan) mendapatkan subsidi, tetapi nanti harga Rp300 juta-Rp400 juta dapat. Jadi, penghasilan Rp17 juta itu bukan berarti yang gajinya per bulan di bawah angka itu tidak dapat mengakses, tetapi justru bisa semua," kata Ari.

Perluasan harga rumah subsidi tentu akan membuat pengembang memperhitungkan kemudahan akses dengan pusat aktivitas di wilayah perkotaan.

Ia menyampaikan kalangan anak muda dalam memilih lokasi tempat tinggal punya kecenderungan memperhitungkan kedekatan jarak dan kemudahan akses menuju tempat bekerja dan pusat keramaian umum, meski tidak langsung berada di pusat kota.

"Bunga yang biasanya 12 persen sampai 13 persen, karena subsidi nanti bisa di kisaran enam atau tujuh persen, separuhnya. Orang yang membayar Rp3 juta bisa jadi Rp1,5 juta dengan cara ini," ujarnya lagi.

Ari menyampaikan, usulan tersebut sekaligus menjadi solusi terhadap dinamika yang sedang muncul di sektor perumahan.

Saat ini, para pengembangan sedang menghadapi persoalan kenaikan harga bahan baku konstruksi bangunan, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap harga jual.

Menurutnya, kenaikan harga konstruksi bukan lagi berada di angka lima sampai sepuluh persen tetapi sudah menyentuh 30 persen.

"Satu-satunya cara subsidinya dilebarkan, sehingga pengembangan yang tidak bisa lagi membangun untuk harga murah, dia membangun untuk harga di atasnya," ujar dia.

Selain itu, dirinya memastikan bahwa Himperra tetap mendukung penuh upaya pemerintah menyediakan hunian subsidi melalui FLPP untuk mengatasi backlog kepemilikan hunian.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, backlog kepemilikan rumah turun menjadi 9,29 juta rumah dari Maret 2025 yang berada di angka 9,64 juta rumah.

Sedangkan untuk realisasi FLPP mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen per 9 Oktober 2026 dari target 350 ribu unit rumah.

"Saya menjamin Himperra full power," katanya pula.

Sementara itu sebelumnya, Ferry Salanto, Kepala Departemen Riset Colliers Indonesia mengatakan program KPR bersubsidi tengah digodok secara khusus untuk menyasar kelompok pekerja dengan penghasilan tetap hingga Rp17 juta per bulan. Skema yang ditawarkan cukup menjanjikan: bunga KPR dipatok flat sebesar 6 persen, dengan batas maksimal harga rumah senilai Rp500 juta.

“Namun, dengan batas harga rumah Rp500 juta, tantangannya adalah bagaimana mencari produk yang sesuai di Jakarta, karena rumah tapak pada harga tersebut tentu terbatas,” ujar Ferry.

Langkah perluasan batas penghasilan hingga Rp17 juta ini dinilai Ferry Salanto sangat relevan untuk memecah kebuntuan keterjangkauan rumah di kota-kota besar.

Kebijakan ini hadir sebagai jembatan bagi mereka yang selama ini terabaikan oleh sistem subsidi konvensional (MBR), memberikan mereka kesempatan yang lebih adil untuk memiliki aset masa depan.

Namun, program ini bukanlah tanpa tantangan. Batas harga rumah maksimal Rp500 juta memicu pertanyaan baru yang krusial bagi para calon pembeli: di mana mereka bisa menemukan rumah dengan harga tersebut di sekitar area kerja mereka? Di tengah keterbatasan lahan perkotaan, mencari rumah seharga Rp500 juta di Jakarta saat ini bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Tantangan berikutnya bergeser pada pilihan geografis.

Kelompok missing middle ini harus bersiap menghitung ulang kalkulasi hidup mereka jika rumah yang tersedia berada jauh di pinggiran kota. Jarak yang jauh berarti bertambahnya waktu tempuh dan membengkaknya biaya transportasi harian—sebuah kompromi melelahkan yang harus mereka timbang demi sebuah kunci rumah milik sendiri.

Kebijakan KPR subsidi Rp17 juta ini adalah secercah harapan besar bagi kelas menengah urban untuk berhenti menjadi kontraktor abadi dari satu kos ke kos lainnya. (bsf)