RUU KKS Dinilai Mendesak, Jabar Tekankan Perlindungan bagi Pemerintahan, Dunia Usaha dan Masyarakat

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyambut baik uji publik Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 15 September 2025.

Wagub Erwan menegaskan, pengesahan RUU KKS terbilang urgensi. Dia berharap, regulasi nasional itu segera menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat dari ancaman siber.

“Terima kasih kepada Pak Deputi yang telah berkenan hadir dan kepada seluruh narasumber juga semoga RUU ini segera disahkan sehingga keamanan cyber bangsa kita betul-betul terjaga, terutama keamanan dalam bidang usaha, pemerintahan, dan lain sebagainya. Sehingga bangsa Indonesia ini betul-betul aman, nyaman dalam bekerja,” ujarnya.

Erwan mengingatkan pengalaman beberapa bulan lalu, ketika muncul kabar kebocoran data yang diklaim mencapai 4 ribu data ASN Jawa Barat. Ia menegaskan klaim itu tidak benar, namun kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan lebih kuat.

“Katanya ada kebocoran 4 ribu data karyawan (ASN) Jawa Barat. Padahal itu kan tidak ada, Tidak ada sama sekali. Nanti dengan adanya undang-undang keamanan cyber dan sandi ini, itu tidak akan terjadi kembali. Sehingga kita nyaman, aman dalam bekerja,” katanya.

Wagub juga menyampaikan, bahwa provinsi berharap masukan dari tingkat daerah agar undang-undang yang dirumuskan memadai dan aplikatif.

“Ya, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa masukan, ada tiga masukan kita yang mudah-mudahan ini segera terealisasi,” ujarnya.

Sisi lain, dia berharap agar RUU KKS dapat menjaga keamanan pribadi, pemerintahan daerah, pemerintah pusat dan dunia usaha.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas mengakui, RUU KKS sangat penting seiring dengan masifnya serangan siber saat ini.

“Jadi sekarang ini serangan cyber kan masif sekali ya. Dalam sehari itu bisa sejuta lebih anomali. Tadi Pak Wakub juga menyampaikan bahkan satu detik itu ada sembilan serangan,” kata Slamet.

Dia menekankan, bahwa RUU KKS bertujuan memproteksi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dari teknik penipuan dan pembajakan akun yang kerap menyebabkan kerugian finansial dan kebocoran data pribadi.

“Undang-undang ini diharapkan bisa melindungi tidak hanya pemerintah, tidak hanya pelaku usaha, tapi masyarakat dari hal-hal semacam itu,” tambahnya.

Mengenai target pengesahan, Slamet optimistis RUU KKS bisa segera dirampungkan.

“Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa. Makanya ini salah satu usaha kami adalah bagaimana kami juga dukungan dari pemerintah, salah satunya hari ini kita di Jawa Barat, tapi juga kita bersama asosiasi, bersama pengusaha, bersama akademisi juga kita melakukan sosialisasi supaya kalau ada masukan, perbaikan dan sebagainya bisa terakomodasi," tandasnya. (Yuliantono)