Saat Darurat Terhalang Aturan
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung - Pintu instalasi gawat darurat (IGD) semestinya menjadi tempat pertama bagi pasien mencari pertolongan ketika kondisi kesehatan memburuk.
Dalam situasi genting, waktu terasa begitu berharga. Namun, bagi sebagian warga, perjalanan mencari pertolongan medis justru bisa diwarnai kebingungan mengenai biaya dan jaminan kesehatan.
Persoalan itu kembali menjadi perhatian setelah viral keluhan seorang warga yang mengaku mengalami penolakan ketika hendak membawa istrinya yang sedang hamil dalam kondisi darurat ke Rumah Sakit Santo Yusup, Kota Bandung.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelayanan pasien dalam kondisi darurat, terutama ketika mereka mengandalkan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan perawatan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui, terdapat persoalan dalam memahami ketentuan penjaminan BPJS Kesehatan bagi pasien yang datang ke IGD. Menurutnya, tidak semua pemeriksaan di instalasi tersebut otomatis mendapatkan tanggungan BPJS.
"Pada prinsipnya, di Kota Bandung tidak boleh ada penolakan pasien. Walaupun sebetulnya sekarang BPJS itu bukan menolak pasien," kata Farhan, Sabtu (14/11).
Dia menjelaskan, penjaminan BPJS Kesehatan memiliki kriteria tertentu untuk pelayanan kegawatdaruratan. Hasil pemeriksaan dokter menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah kondisi pasien memenuhi kriteria tersebut.
Apabila pasien dinilai tidak membutuhkan rawat inap atau kondisinya tidak termasuk kategori yang mengancam jiwa, pelayanan IGD tidak serta-merta dijamin BPJS Kesehatan.
Ketentuan itu berpotensi menimbulkan persoalan ketika pasien datang dengan keluhan yang dirasakan sebagai kondisi darurat, tetapi hasil pemeriksaan medis tidak memenuhi kriteria penjaminan. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan pertolongan segera. Di sisi lain, terdapat aturan yang mengatur cakupan pembiayaan pelayanan kesehatan.
Farhan mengatakan, dirinya belum menerima laporan lengkap mengenai kejadian yang ramai diperbincangkan tersebut. Karena itu, Pemerintah Kota Bandung akan terlebih dahulu menelusuri kronologi bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung sebelum menentukan langkah berikutnya.
"Saya akan selidiki bersama pak kadinkes. Saya belum tahu, saya mesti tahu dulu kasusnya seperti apa. Saya belum dapat laporan," ucapnya.
Kemungkinan memanggil pihak Rumah Sakit Santo Yusup pun belum dipastikan. Farhan menilai, pemeriksaan awal diperlukan untuk mengetahui duduk persoalan, termasuk prosedur pelayanan yang dilakukan rumah sakit dan ketentuan penjaminan yang diterapkan kepada pasien. (yogo triastopo/gin
Editor : Inilahkoran

