Sejumlah OPD Pemprov Jabar Klaim Honorer Aman, Tidak Terdampak Efisiensi

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar mengklaim para pegawai honorer aman dan tidak akan terdampak efisiensi.

Sejumlah OPD Pemprov Jabar Klaim Honorer Aman, Tidak Terdampak Efisiensi
Semisal di Dinas Koperasi dan UMKM (Diskuk) Jabar, dimana Plh Kepala Diskuk Jabar Yuke Mauliani Septina mengaku hanya ada 25 tenaga honorer yang diperkerjakan. Dari jumlah itu, hanya satu orang yang statusnya masih honorer karena akan segera pensiun. (yuliantono)

INILAHKORAN, Bandung - Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar mengklaim para pegawai honorer aman dan tidak akan terdampak efisiensi.

Semisal di Dinas Koperasi dan UMKM (Diskuk) Jabar, dimana Plh Kepala Diskuk Jabar Yuke Mauliani Septina mengaku hanya ada 25 tenaga honorer yang diperkerjakan. Dari jumlah itu, hanya satu orang yang statusnya masih honorer karena akan segera pensiun.

"Di kita ada 25 non ASN, tapi tidak terkena efisiensi jumlahnya masih tetap sama, karena dari awal sudah punya job desk nya dan 25 orang itu semuanya sudah di atas dua tahun, malah ada satu yang sudah mau pensiun. Sisanya 24 masuk PPPK paruh waktu," ujar Yuke di Kantor Diskuk Jabar, Kota Bandung, Kamis 13 Februari 2025.

Demikian pula di Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Jabar yang memiliki 91 orang tenaga honorer pada awalnya, sekarang sudah direkomendasikan menjadi PPPK dan PPPK paruh waktu.

"Jumlahnya itu kurang lebih sekitar 91 orang dan itu sudah teramankan, tidak ada masalah. Semuanya di atas dua tahun rata-rata, kalau ada di bawah dua tahun saya juga tidak berani merekomendasikan, karena nanti melanggar ketentuan," ujar Kepala Disparbud Benny Bachtiar.

91 orang itu kata Benny, hanya 14 orang yang lolos PPPK, sisanya masuk PPPK paruh waktu.

"Mereka bekerja hampir disemua bidang ada, seperti Inpar, Despar, kebudayaan, pemasaran termasuk di UPTD," katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin menyebut, pegawai honorer tidak akan terpengaruh dengan adanya efisiensi yang dilakukan.

Hanya saja setiap OPD kata Bey, diimbau untuk tidak menambah tenaga honorer lagi, utamanya pada tahun ini.

"Tidak pengaruh. Itu yang prioritas, tidak boleh terpotong. Jangan (nambah tenaga honorer) nanti saya mau rapat di sisa waktu ini dengan BKD dengan seluruh Sekdis," kata dia.

Sebaiknya setiap OPD di lingkungan Pemprov Jabar kata dia, harus memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada, ketimbang menambah tenaga honorer baru. 

"Kalau bisa jangan ditambah. Optimalkan yang ada. Nanti akan berkurang lama-lama, karena ada yang pensiun," ucapnya.

Bey mengaku tidak tahu pasti, berapa jumlah data tenaga honorer yang saat ini dipekerjakan disetiap OPD di Pemprov Jabar. 

"Belum, nanti saya cek dulu ya, saya takut salah," tandasnya.


Editor : Doni Ramdhani