Sikap Kami: Narasi Istana vs Realita Kita

DUA tahun sudah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan di bawah bendera Kabinet Merah Putih. Kita pun berhak bertanya!

Ya, bertanya tentang sebuah evaluasi jujur: apakah bangsa ini berlayar menuju visi besar Indonesia Maju, atau justru tersesat di tengah badai beban fiskal, masalah struktural ekonomi, dan kemunduran demokrasi?

Dari sisi angka dan narasi resmi, pemerintah kerap membanggakan stabilitas politik, konsistensi program strategis, serta klaim capaian di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Namun, ketika narasi optimisme istana tersebut diadu dengan kenyataan lapangan, jurang pemisahnya yang lebar menganga.

Sektor ekonomi menjadi salah satu titik rapor paling merah. Berdasarkan berbagai survei evaluasi dua tahun pemerintahan pada Oktober 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi anjlok ke kisaran 36%. 

Kelas menengah justru menjadi kelompok yang paling terhimpit. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi berbagai sektor, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. 

Proyek-proyek mercusuar dan kebijakan besar seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Merah Putih terus menuai kritik tajam karena efektivitas perancangan dan beban anggarannya yang besar di tengah kondisi fiskal yang tertekan.

Di bidang hukum, politik, dan demokrasi, catatan kelompok masyarakat sipil menunjukkan tren mengkhawatirkan. Alih-alih merangkul kritik sebagai vitamin demokrasi, pemerintah dan lingkaran kekuasaan kerap memperlihatkan gejala shrinking civic space: penyempitan ruang kebebasan sipil, ancaman kriminalisasi hukum, hingga pembungkaman terhadap suara kritis.

Ketika legitimasi kekuasaan mulai dipertanyakan akibat kebijakan yang kurang berbasis data (evidence-based policy), respons yang muncul sering kali bukan evaluasi terbuka, melainkan penguatan kontrol dan pendekatan komando. 

Belum lagi soal tujuh kali reshuffle kabinet sepanjang dua tahun berjalan yang juga belum mampu menjawab persoalan mendasar. Alih-alih melakukan perombakan radikal untuk mendepak figur-figur yang bermasalah atau gagal mengeksekusi kebijakan, langkah tersebut lebih terasa sebagai kompromi politik demi menjaga soliditas koalisi gemuk. Akibatnya, penyakit akut birokrasi dan inkonsistensi kebijakan tetap bertahan.

Dua tahun Prabowo-Gibran telah memberikan pesan yang terang: kekuasaan yang kuat dan koalisi besar tidak otomatis melahirkan kebijakan yang tepat sasaran. 

Jika sisa masa jabatan ini terus ditempuh dengan mengabaikan kritik objektif, meminggirkan penderitaan kelas menengah, serta mempertajam pembatasan ruang sipil, maka yang akan dikenang publik bukan lagi tentang  "transformasi nasional", melainkan sebuah kepemimpinan yang gagal mendengar jeritan rakyatnya sendiri.***