Skema Cicilan Sesuai Masa Panen: Kredit Lentur Petani Makmur

PEMPROV Jabar dorong cicilan kredit mengikuti masa panen. Petani perkebunan butuh pembiayaan yang lebih fleksibel.

Skema Cicilan Sesuai Masa Panen: Kredit Lentur Petani Makmur
SKEMA KREDIT: Wagub Jabar Erwan Setiawan mendorong perbankan mengubah pola pembiayaan bagi petani perkebunan. Skema cicilan kredit yang selama ini dibayarkan setiap bulan, dinilai perlu disesuaikan dengan masa panen agar tidak membebani petani. Menurut Erwan, karakteristik usaha perkebunan berbeda dengan sektor perdagangan maupun usaha lainnya.(INILAH/YULIANTONO)

Bagi petani perkebunan, mendapatkan pinjaman modal bukan satu-satunya persoalan. Ada tantangan lain yang kerap muncul setelah kredit dicairkan, yakni kewajiban membayar angsuran setiap bulan, sementara hasil kebun belum tentu bisa dipanen dalam waktu bersamaan.

Karakteristik usaha seperti itu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov Jabar mendorong perbankan mengubah pola pembiayaan bagi petani perkebunan agar lebih sesuai dengan siklus produksi. Salah satunya melalui skema angsuran yang mengikuti masa panen, bukan pembayaran rutin setiap bulan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, usaha perkebunan memiliki karakter berbeda dibandingkan perdagangan atau sektor usaha dengan perputaran pendapatan lebih cepat. Petani kakao, kopi, dan kelapa membutuhkan waktu hingga tanaman menghasilkan. Karena itu, pola pembayaran kredit perlu mempertimbangkan masa tunggu tersebut.

"Kan biasanya kalau angsuran itu per bulan. Nah, kalau bisa nanti dibuat per panen," ujar Erwan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat baru-baru ini.

Erwan meminta lembaga keuangan menghadirkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Selain angsuran berdasarkan hasil panen, perbankan didorong memberikan masa tenggang pembayaran atau grace period agar petani memiliki ruang untuk mengembangkan usaha sebelum mulai mencicil pinjaman.

Baginya, akses modal menjadi salah satu penentu keberhasilan pengembangan agroforestri. Tanpa pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha, petani berpotensi menghadapi tekanan pembayaran ketika tanaman belum menghasilkan.

Namun, persoalan perkebunan tidak berhenti pada ketersediaan modal. Pengembangan kakao, kopi, dan kelapa juga membutuhkan kepastian pasar, kemitraan dengan industri, serta fasilitas pengolahan agar hasil panen memiliki nilai tambah.

"Pengembangan ketiga komoditas kakao, kopi, dan kelapa ini harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga perlu memastikan adanya kepastian pasar, kemitraan dengan industri, fasilitas pengolahan, serta pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan," ucapnya.

Untuk memperkuat ekosistem usaha tersebut, Erwan mendorong pembiayaan berbasis klaster dan kemitraan dengan pembeli hasil produksi atau offtaker. Skema ini diharapkan memberikan dua kepastian sekaligus bagi petani, yakni akses terhadap modal dan penyerapan hasil panen. (gin)


Editor : Inilahkoran