SMPN 2 Palimanan Wakili Cirebon dalam Verifikasi Sekolah Siaga Kependudukan Nasional

INILAHKORAN.ID – SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon, menjalani verifikasi Sekolah Siaga kependudukan (SSK) tingkat nasional 2026. Sekolah tersebut menjadi salah satu percontohan penerapan pendidikan kependudukan yang terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar.

Verifikasi yang berlangsung Selasa (13/10/2026) itu dihadiri Bupati Cirebon Imron bersama tim verifikasi nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).

Salah satu keunggulan SMPN 2 Palimanan adalah integrasi materi kependudukan ke dalam 11 mata pelajaran. Materi yang diajarkan mencakup kesehatan reproduksi remaja, pencegahan stunting, perkawinan usia anak, hingga perencanaan kehidupan keluarga.

Bupati Cirebon Imron mengatakan, pendidikan kependudukan perlu diperkenalkan sejak usia sekolah untuk membentuk generasi muda yang memahami persoalan sosial dan pembangunan keluarga.

Menurutnya, SMPN 2 Palimanan telah menunjukkan penerapan program SSK melalui berbagai kegiatan pembelajaran serta pengembangan fasilitas pendukung.

“Sekolah ini bukan sekadar peserta lomba, melainkan telah membuktikan diri sebagai sekolah siaga kependudukan yang luar biasa dan menjadi pionir percontohan di Kabupaten Cirebon serta Jawa Barat,” kata Imron.

Imron menjelaskan, Pemkab Cirebon telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan.

Selain itu, pemerintah daerah memiliki kebijakan pencegahan perkawinan usia anak serta Grand Design Pembangunan Kependudukan 2021–2045.

Ia berharap program SSK tidak berhenti di SMPN 2 Palimanan. Keberhasilan sekolah tersebut diharapkan menjadi contoh bagi sekolah lain agar pendidikan kependudukan dapat diterapkan secara lebih luas.

Upaya perluasan program dilakukan melalui gerakan Sedulur Sinau Kependudukan (SDSK), yang menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik pembelajaran kepada sekolah lain di Kabupaten Cirebon.

Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan Kemendukbangga Made Yudhistira Dwipayama menilai penerapan SSK di SMPN 2 Palimanan menunjukkan adanya kolaborasi antara sekolah dan pemerintah daerah.

Menurutnya, pendidikan kependudukan tidak seharusnya hanya dijalankan untuk memenuhi persyaratan administrasi atau mengikuti kompetisi. Program tersebut perlu menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang memahami isu kependudukan.

“Pendidikan kependudukan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi atau kompetisi, tetapi juga menempatkan isu kependudukan sebagai bagian penting pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Made.

SMPN 2 Palimanan telah mengembangkan sejumlah program pendukung, mulai dari Pojok Kependudukan, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), hingga inovasi Jati Gemar yang melibatkan orang tua dalam pendidikan kependudukan.

Pelaksanaan program tersebut mendapat pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon.

Pendampingan dilakukan melalui pelatihan tenaga pendidik, penyediaan sarana literasi, pembinaan siswa, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Indra Fitriani mengatakan, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam program SSK adalah keberadaan PIK-R sebagai wadah konseling antarsiswa.

Melalui program tersebut, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan persoalan remaja, tetapi juga dilatih menjadi pendamping bagi teman sebaya.

“PIK-R Generasi Berencana betul-betul sudah menjadi pionir bagi PIK-R dan Generasi Berencana di sekolah-sekolah lainnya, di mana mereka jadi konselor teman sebaya,” kata Fitri.

Menurut Fitri, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari dukungan pihak sekolah, terutama dalam menyediakan fasilitas dan memberikan ruang bagi siswa untuk menjalankan kegiatan konseling.

Ia berharap verifikasi tingkat nasional menjadi momentum untuk memperluas penerapan pendidikan kependudukan di Kabupaten Cirebon.