Soal Jalan Saleh Danasasmita yang Amblas, Begini Solusi Pemkot

INILAHKORAN, Bogor - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meninjau lahan untuk  pengalihan jalan Saleh Danasasmita menuju stasiun Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan pada Senin 24 Maret 2025. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga mengundang pemilik lahan dan memerintahkan aparatur wilayah untuk mensosialisasikan rencana Pemkot Bogor ini.

"Jadi ini salah satu solusi kami dalam rangka mencari jalan untuk menghindar kan potensi terjadinya lagi longsoran atau amblasan di Jalan Saleh Danasasmita, jadi ini bukan alternatif tetapi solusi ya," ungkap Wali Kota Bogor Dedie A Rachim kepada INILAHKORAN.

Dedie melanjutkan, solusi ini ada kendala nya, pertama ada bidang milik masyarakat yang harus dibebaskan, membebaskan lahan tentunya ada prosedur dan prosesnya. 

"Kemudian setelah nanti kami coba negoisasi dengan pemilik, tentu kami mengambil langkah-langkah persiapan untuk teknis mulai dari DED, penilaian lahan atau appraisal, baru nanti nanti kemudian pembebasan lahan dan baru kami tangani secara teknis," terangnya.

Dedie menegaskan, tetapi melihat kebutuhan masyarakat yang sudah mendesak, kebutuhan masyarakat diakibatkan karena bencana hidrometeorologi kemarin, tentu harus segera diputuskan. 

"Kami sudah tinjau dan bertemu dengan pemilik lahan. Kami negoisasi kan dari sekian luas lahan milik, tidak semua kami bebaskan. Kami sesuai kebutuhan, ini kan kami harus ajak negoisasi. Kami lihat kedapan nanti secara teknis, kami sudah ada solusi. Bagaimana langkah-langkahnya," tegas Dedie.

Ia menjelaskan, luas lahan yang dibutuhkan 3.500 meter dari 10 bidang, tapi ini solusi yang paling mungkin diambil Pemkot Bogor. Nanti panjang jalan hampir 200 meter. Kalau dari teknis nya masih kami teliti, jadi ada sumur Masyarakat dan ada juga disebut sumur tujuh. 

"Jangan jadi polemik karena sumur tujuh tidak terkena, karena ada diluar jalur perencanaan pembebasan. Target pelaksanaan tahun ini, dari biaya APBD untuk lahan. Pembangunan jalan kami negoisasi kan dengan PUPR pusat, kalau kemungkinan dibantu PUPR pusat tentunya lebih baik," jelas Dedie.

"Tapi dari perhitungan pelaksanaan tidak terlalu mahal juga. Sekitar dibawah Rp5 miliar, kalau dihitung secara kasar ya, perhitungannya. Dan memungkinkan ditanggulangi dengan APBD Kota Bogor," tambah Dedie.

Dedie membeberkan, APBD itu dari BTT ya, yang terdampak itu tadi ada beberapa bidang milik masyarakat yang harus dinegoisasi kan, tapi dalam kondisi kedaruratan mereka juga paham.

"Dan kami minta nanti lurah dan camat mulia memberikan sosialisasi, pendekatan dan pemahaman. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan cepat," pungkasnya.