Tak Ada Pemberitahuan, Komisi I DPRD KBB Pertanyakan Sejumlah Proses Open Bidding JPTP di Lingkungan Pemkab Bandung Barat

Pelaksanaan open bidding atau Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Bandung Barat kembali menjadi sorotan sejumlah pihak.

Tak Ada Pemberitahuan, Komisi I DPRD KBB Pertanyakan Sejumlah Proses Open Bidding JPTP di Lingkungan Pemkab Bandung Barat
Salah satunya Komisi I DPRD KBB yang mempertanyakan proses atau mekanisme yang dilakukan panitia seleksi atau pansel open bidding lantaran tidak ada pemberitahuan kepada pihaknya. (agus satia negara)

INILAHKORAN, Ngamprah - Pelaksanaan open bidding atau Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Bandung Barat kembali menjadi sorotan sejumlah pihak.

Salah satunya Komisi I DPRD KBB yang mempertanyakan proses atau mekanisme yang dilakukan panitia seleksi atau pansel open bidding lantaran tidak ada pemberitahuan kepada pihaknya.

"Kalaupun sudah ada izin dari Kemendagri, tolong kita juga diberitahu suratnya itu dan seperti apa proses yang dilaksanakan. Karena kalau pak Pj Bupati harus ada Perteknya juga," kata Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi, Rabu 18 Desember 2024.

"Bahkan, sampai saat ini kita belum melihat secara pemberkasannya," sambungya.

Tak hanya itu, lanjut Sandi, pihaknya pun mempertanyakan apakah dalam proses open bidding tersebut pansel menerapkan meritokrasi atau sistem merit.

"Keinginan kita apakah dalam open bidding itu langsung menerapkan meritokrasi atau merit sistem. Sehingha kita mempertanyakan prosesnya apakah sudah masuk di dalam proses itu atau tidak," ujarnya.

Sandi mengaku, dirinya mendapatkan informasi bahwa peserta yang mengikuti tes itu harus membawa laptop sendiri. Alhasil, pihaknya juga mempertanyakan penganggaran apakah itu pun disiapkan, sehingga para peserta harus urunan.

"Kita juga mempertanyakan mengapa para peserta membawa laptop sendiri, masa harus urunan. Jadi semua harus dipersiapkan secara matang dari berbagai tahapan tesnya," ujarnya.

Kendati semua proses tes itu sudah selesai pada 12 Desember 2024 kemarin dan tinggal pengumuman. Namun, proses pengumuman pun harus dilakukan langkah yang lebih baik lagi.

"Karena sampai hari ini, dalam proses Pilkada KBB, KPU sudah memutuskan siapa kepala daerah terpilih untuk memimpin 5 tahun ke depan," ucapnya.

Sandi mengaku, pihaknya dalam hal ini Komisi 1 DPRD KBB bukan ingin mencari kesalahan. Sebaliknya, pihaknya justru menginginkan pemerintahan di Bandung Barat .

"Tinggal bersabar, kita tidak ingin buat gaduh yang terpenting komunikasi yang baik agar bisa menghasilkan hubungan yang baik," ujarnya.

Diketahui, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah (JPTP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) atau open bidding bagi eselon 2 yang dilaksanakan di Hotel Novena, Lembang pada 11-12 Desember 2024.

Adapun seleksi terbuka tersebut dilakukan untuk mengisi lima jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPKP), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) dan Kepala DP2KBP3A KBB.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Seleksi Uji Kompetensi Manajerial dan Sosialkultural Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor: 013-PANSEL/2024 hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan peserta yang dinyatakan lolos seleksi Uji Kompetensi Manajerial dan Sosialkultural.


Editor : Doni Ramdhani