Tol Air Dinilai Bisa Geser Banjir ke Kabupaten, Pemkot Bandung Siapkan Kolam Retensi
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut konsep tol air ke selatan berisiko menggeser banjir ke kabupaten. Pemkot menyiapkan kolam retensi Rp800 miliar.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut konsep tol air ke arah selatan berisiko mengalihkan persoalan banjir dari Kota Bandung ke wilayah kabupaten.
Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini mengarahkan strategi penanganan banjir melalui penampungan dan sirkulasi air, khususnya di kawasan Bandung Timur.
Farhan mengatakan, titik banjir di Kota Bandung saat ini banyak terkonsentrasi di wilayah selatan, terutama kawasan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Penanganannya dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial karena sejumlah titik bersinggungan langsung dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
“Secara umum, banjir di Kota Bandung sekarang terkonsentrasi di wilayah selatan terutama kawasan Soekarno Hatta,” kata Farhan, Jumat (2/10/2026).
Menurut Farhan, kawasan Kota Bandung untuk penanganan banjir dibagi berdasarkan garis tengah Ciwastra. Wilayah Ciwastra ke arah barat memiliki persoalan lintas daerah sehingga membutuhkan koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi.
“Kami sedang menyusun usulan yang akan dibawa kepada pak gubernur, agar beliau melakukan koordinasi. Karena persoalan itu, sudah menyangkut wilayah kabupaten dan Cimahi. Sama seperti persoalan KBU, sama persis,” ucapnya.
Sementara itu, wilayah Ciwastra ke arah timur akan ditangani melalui konsep penampungan dan sirkulasi air di kawasan Bandung Timur.
Pendekatan tersebut dipilih setelah konsep tol air ke arah selatan dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru di wilayah Kabupaten Bandung.
“Dulu dibuat yang namanya tol air ke selatan, tetapi kemudian malah membuat banjir ke warga kabupaten. Untuk menghindari kembali, kita sekarang akan melakukan penampungan dan sirkulasi air di seputaran Bandung Timur,” ujar Farhan.
Siapkan kolam retensi Baru
Menurut Farhan, strategi tersebut membutuhkan pembangunan kolam retensi dan berbagai sarana pendukung. Kawasan Bandung Timur pada masa lalu disebut memiliki banyak area yang berfungsi sebagai tempat penampungan air dan sawah sebelum Jalan Soekarno-Hatta berkembang.
“Maka kita harus membangun kolam retensi baru, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Kalau melihat sejarahnya. Dari dulu sebelum ada Jalan Soekarno Hatta, kawasan itu penuh kolam retensi dan sawah,” ucapnya.
Namun, seiring perkembangan kawasan, banyak area tampungan air tersebut kini telah hilang dan berubah menjadi bangunan.
“Sekarang kolam retensinya sudah hilang, sehingga kita harus membangun kembali,” tutur Farhan.
Kolam retensi nantinya disiapkan untuk menampung limpasan air sebelum kemudian dikelola melalui sistem sirkulasi dan pemompaan.
Butuh Anggaran Rp800 Miliar
Rancangan penanganan banjir kawasan Bandung Timur diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar dengan waktu pengerjaan sekitar dua tahun.
Farhan memastikan kebutuhan anggaran tersebut tidak mungkin sepenuhnya mengandalkan APBD Kota Bandung. Pemkot Bandung sedang menyusun desain penanganan untuk diajukan kepada pemerintah pusat, termasuk sejumlah kementerian dan Komisi V DPR RI.
“Tidak mungkin dari APBD. Maka kami menyusun desain, dan mengusulkannya ke beberapa kementerian di Jakarta. Termasuk nanti akan kami usulkan ke Komisi V DPR RI, Kementerian PU dan tentu saja Bappenas,” jelasnya.
Menurut Farhan, usulan tersebut masih harus melalui proses pengujian dan penilaian sebelum mendapatkan dukungan pembiayaan.
Bappenas akan menguji desain yang disiapkan, sementara Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penilaian sebelum proses pembahasan dukungan pembiayaan dilanjutkan.
“Apakah langsung disetujui? Belum tentu. Desainnya akan diuji lebih dulu, karena Bappenas mempunyai kemampuan melakukan pengujian desain. Kemudian Kementerian PU akan melakukan penilaian,” ujar dia.
Penanganan Banjir Tak Bisa Separuh-separuh
Farhan menyoroti risiko penanganan banjir dengan anggaran terbatas. Menurutnya, persoalan banjir membutuhkan penanganan menyeluruh agar tidak kembali menjadi persoalan ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
“Kalau namanya banjir, kalau solusinya separuh-separuh. Hasilnya juga akan separo-separo,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, pola hujan ke depan perlu diwaspadai. Berdasarkan diskusi bersama Kepala BMKG dalam kegiatan APEKSI Komwil III di Bogor, musim hujan diperkirakan berlangsung relatif singkat, tetapi dengan volume curah hujan yang tetap tinggi.
“Walaupun musim hujannya singkat, volume curah hujannya sama dengan ketika musim hujan berlangsung enam bulan. Artinya, frekuensinya berkurang. Tetapi sekali hujan turun, volumenya bisa dua kali lipat. Nah hal itu harus diwaspadai,” pungkasnya.***
Editor : JakaPermana

