Viral Warga Baduy Ditolak Gegara Tak Punya KTP, Gubernur DKI Jakarta Buka Suara

INILAHKORAN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa kabar viral mengenai warga Baduy korban pembegalan yang disebut ditolak rumah sakit karena tidak memiliki KTP adalah tidak benar.

“Untuk warga Baduy, tidak ada penolakan dari rumah sakit mana pun,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, guna memastikan seluruh warga, termasuk komunitas adat, tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Pramono menjelaskan bahwa kesalahpahaman bahasa dan komunikasi diduga menjadi penyebab munculnya persepsi bahwa korban tidak dilayani dengan baik.
“Saya sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, mungkin ada hambatan komunikasi karena perbedaan bahasa, sehingga muncul kesalahpahaman,” ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak ada kebijakan atau larangan bagi rumah sakit di Jakarta untuk menolak pasien dengan alasan administrasi, termasuk soal kepemilikan KTP.

“Dinas Kesehatan langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya. Dan kami pastikan, tidak ada penolakan sama sekali,” tambahnya.

Pramono memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan layanan medis di Jakarta akan tetap dilayani, tanpa memandang asal daerah atau status kependudukan.

“Semua warga, termasuk saudara-saudara kita dari Baduy, berhak mendapat pelayanan kesehatan di Jakarta,” tutupnya.