Abraham Muhamad dari Kicauan hingga Dipanggil Bupati
Staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan, Abraham Muhamad, akhirnya dipanggil Bupati Cirebon, Imron. Hal itu berkaitan dengan kicauan Abraham, yang menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di beberapa SKPD dan BUMD milik Pemkab Cirebon.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Cirebon - Staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan, Abraham Muhamad, akhirnya dipanggil Bupati Cirebon, Imron. Hal itu berkaitan dengan kicauan Abraham, yang menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di beberapa SKPD dan BUMD milik Pemkab Cirebon.
Menurut pengakuan Abraham, dirinya dipanggil Imron dan Sekda, Rahmat Sutrisno, Hari Rabu kemarin.
"Memang jam sembilan rabu kemarin saya dipanggil bupati dan pak sekda. Saya sampaikan lima point hasil kajian saya, yang harusnya ditindak lanjuti bupati," kata Abraham, Kamis (6/8/2020).
Abraham menjelaskan, analisanya bisa berdampak pada PAD yang akan diterima Pemkab Cirebon, itupun kalau saja bupati mau memulainya. Menurutnya, peningkatan PAD akan berdampak pada pembangunan manusia . Disinilah perlu adanya Political will bagi SKPD, BLUD & BUMD dari seluruh sektor.
"Masalahnya, untuk membangun Kabupaten Cirebon harus dimulai dari pemerintahan yang bersih. Nanti kan muncul istilah adaptasi kebiasaan baru," kata Abraham, Kamis (6/8/2020)
Sedangkan seluruh SKPD yang mengeluarkan Rekomendasi Perizinan, supaya dijadikan Satu Atap. Abraham meminta supaya perizinan masuk di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Menurutnya, hal itu sesuai dengan penyebutan nama, dan bukan di masing-masing SKPD.
"Kalau perizinan masuk satu SKPD, masyarakat yang mengurus izin bisa mudah. Sementara pelayanan kan bisa jadi efesien," jelasnya.
Sedangkan ditingkatkannya BLUD RS Waled dan RS Arjawinangun, justru harusnya pelayanan kepada masyarakat lebih akuntabel dan transfaran. Ini sama persis lanjutnya, dengan manajemen BUMD. Manajemen BUMD supaya lebih tertib, sehingga tidak terjadi kebocoran anggaran. Dengan adanya kebocoran, Abraham menilai PAD yang masuk, sangat minim.
"Kalau PAD tidak ada yang bocor, harusnya ada setoran keuntungan ke kas daerah. Ini juga berlaku untuk pengelolaan CSR. Harusnya penerimaan dan pengeluarannya akuntabel Transparan. Ini akan lebih manfaat buat masyarakat Kabupaten Cirebon," tukas Abraham. (maman suharman)
Editor : JakaPermana
