Akselerasi TPPAS Regional Legoknangka, KLH Bakal Temui Kemenko Perekonomian

INILAHKORAN, Bandung - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) bakal menemui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), guna mengakselerasi pembangunan TPPAS Regional Legoknangka, Kabupaten Bandung.

Langkah ini dilakukan usai Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/Waka BPLH) Diaz Hendropriyono bertemu dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 5 November 2024.

Dalam Rapat Percepatan Pembangunan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPPAS Regional Legoknangka didapati bahwa pembangunannya terkendala masalah administrasi.

Untuk itu, kata Diaz, pihaknya perlu membantu dengan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, agar pembangunan TPPAS Regional Legoknangka dapat segera dilakukan.

Terlebih Menteri LH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq kata Diaz, telah meminta agar seluruh sampah di Indonesia harus dikurangi, terutama sampah organik. Salah satunya dengan mengakselerasi pembangunan TPAS yang belum bisa berjalan, termasuk TPPAS Regional Legoknangka.

"Beliau menugaskan saya untuk melihat TPA-TPA lain yang mangkrak. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari timnya Pak Bey, mengenai Legoknangka. Ternyata memang ada permasalahan sedikit, yang saya rasa perlu kita koordinasikan dengan Kemenko Perekonomian," ujar Diaz.

Dia menambahkan, dalam masa sekarang KLH/BPLH juga tengah menunggu Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) rampung dibuat. Sehingga pihaknya dapat lebih cepat lagi, dalam bekerja.

"Semoga dengan koordinasi yang lebih jelas seperti ini, proyek Legoknangka juga bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Bandung dan Jawa Barat," ucapnya.

Sebab, kehadiran TPPAS Regional Legoknangka tidak hanya bakal mengurangi sampah, khususnya di Bandung Raya. Tetapi juga menjadi tambahan sumber energi listrik, bagi masyarakat Jabar.

"Ketiga, tentunya benefit mengenai carbon credit. Jadi itu kenapa kita berada disini dan berkoordinasi dengan Pak Bey," imbuhnya.

Bey Machmudin menambahkan, sejatinya Pemprov Jabar telah berupaya maksimal untuk mencari solusi agar TPPAS Regional Legoknangka bisa segera dibangun dan beroperasi di 2028 mendatang.

Namun kendalanya adalah terkait proses suplai listrik yang dihasilkan TPPAS Regional Legoknangka, karena harus ada alternatif bila PLN selaku pembeli utama mengalami over supply.

Dia berharap, hadirnya keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut, yang mengakibatkan pembangunan TPPAS Regional Legoknangka menggantung.

"Ini terkait dengan pada saat sudah beroperasi. Masalah listrik yang akan dibeli oleh PLN. Jadi disitu letak masalahnya. Jadi kita harus melihat pada posisi tahun 2028 atau 2029 itu, bagaimana posisi listrik tahun itu," kata Bey Machmudin.

"Nah PLN akan membeli listrik dari Legoknangka ini, tapi pada posisi apakah sedang over supply atau tidak. Kalau oversupply, PLN (harus) memberikan lagi surat dukungan dari kementerian ESDM," imbuhnya.

Mekanisme yang cukup rumit ini kata dia, harus dikaji secara matang. Termasuk dibutuhkan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, terkait kemana listrik tersebut harus didistribusikan bila PLN mengalami over supply.

"Karena kalau masih over supply, ada aturan khusus lagi. Perlu keputusan dari mana untuk meyakinkan bahwa tetap listrik bisa dibeli oleh PLN. Karena kalau tidak bisa dibeli, artinya tipping fee-nya akan lebih mahal lagi," lanjut dia.

Terlepas dari itu, Bey Machmudin mengaku masih optimistis groundbreaking TPPAS Regional Legoknangka dapat dilakukan maksimal akhir tahun ini.

"Kalau yang ini beres, akhir tahun sudah bisa groundbreaking," tandasnya.