Aksi Mahasiswa di Bale Kota Tasikmalaya Memanas, Massa Desak Evaluasi Kinerja Walkot

INILAHKORAN.ID – Unjuk Rasa puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar se-Kota Tasikmalaya di Bale Kota Tasikmalaya, Jumat (16/10/2026), berlangsung memanas. Massa mendesak bertemu langsung dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Massa mulai memadati area depan gedung Bale Kota sekitar pukul 15.00 WIB. Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta audiensi terbuka dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kapolres Tasikmalaya, para kepala dinas, serta pimpinan DPRD.

Situasi memanas setelah massa mengaku kecewa karena Wali Kota Tasikmalaya tidak hadir menemui mereka. Sejumlah mahasiswa kemudian memanjat benteng untuk masuk ke area Bale Kota.

Massa juga membakar ban bekas di depan lobi gedung dan merangsek hingga ke area lobi. Namun, pergerakan mereka tertahan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP yang berupaya membendung massa sekaligus memadamkan api.

Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas pun terjadi. Sejumlah peserta aksi juga berupaya mencari celah masuk melalui jendela hingga menuju area belakang gedung.

Massa tetap bertahan hingga menjelang azan Magrib. Mereka menuntut kehadiran pejabat yang ingin ditemui sekaligus meminta audiensi terbuka agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.

Koordinator lapangan aksi, Teni Ramdani, mengatakan mahasiswa kecewa karena Wali Kota tidak menemui mereka. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut menambah kekecewaan mahasiswa terhadap respons pemerintah daerah atas aspirasi yang disampaikan.

"Hari ini kami Aliansi dari Cipayung Plus dan Poros Pelajar se-Kota Tasikmalaya merasa kecewa, merasa tidak diindahkan lagi dan lagi. Wali Kota Tasikmalaya hari ini tidak ada, tidak menemui kami dari Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar se-Kota Tasikmalaya," ujar Teni.

Ia menjelaskan, salah satu fokus tuntutan mahasiswa adalah optimalisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya periode 2025–2029.

"Tuntutannya lebih ke optimalisasi daripada RPJMD dari tahun 2025 sampai 2029," katanya.

Teni menilai pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dibandingkan kegiatan seremonial. Kritik tersebut, kata dia, merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap arah kebijakan dan prioritas pemerintah kota.

"Karena jelas bahwa hari ini semua mahasiswa Kota Tasikmalaya sangat geram terhadap sikap Wali Kota Tasikmalaya, yang mana hari ini Wali Kota Tasikmalaya lebih mementingkan kegiatan seremonial, kegiatan yang memang tidak ada substansinya," ucapnya.

Dalam aksi tersebut, Teni bahkan menyampaikan desakan agar Wali Kota mundur dari jabatannya. Ia mengaitkan tuntutan itu dengan momentum peringatan 25 tahun Kota Tasikmalaya.

"Maka hari ini wali kota yang maju bukan pembangunannya, tapi dirinya yang terus berlari untuk dirinya sendiri. Minta dimakzulkan karena kita sudah sangat muak," katanya.

Ia menambahkan, aksi tersebut juga menjadi refleksi mahasiswa terhadap perjalanan 25 tahun Kota Tasikmalaya. Mereka berharap pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat.***