Menjaga Kota Seribu Bukit, DPRD Kota Tasikmalaya Desak Ketegasan Penertiban Galian C

​INILAHKORAN.ID - DPRD Kota Tasikmalaya melayangkan kritik keras terhadap maraknya eksploitasi tambang pasir dan batu (galian C) yang dinilai merusak bentang alam daerah. 

Pimpinan legislatif mendesak agar seluruh aktivitas pertambangan tak berizin dihentikan secara total demi menyelamatkan fungsi lingkungan hidup.

​Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada mengungkapkan keprihatinannya atas alih fungsi kawasan perbukitan yang kini masif dikeruk demi kepentingan kelompok tertentu. 

Menurutnya, identitas Kota Tasikmalaya sebagai wilayah yang lekat dengan kontur perbukitan terancam hilang jika tidak segera diselamatkan.

​"Kita pun miris, Kota Tasik yang dulunya kota seribu bukit, kemudian sekarang hilang, hanya untuk dieksploitasi oleh kepentingan kelompok tertentu. Ini tidak bisa kami sebagai penyelenggara pemerintah daerah membiarkan hal itu," ujar Dodo, Kamis (12/11/2026).

​Dodo menegaskan, persoalan galian C tidak sekadar berbicara tentang legalitas perizinan. Bahkan bagi kegiatan tambang yang mengantongi izin resmi sekalipun, aspek mitigasi dampak lingkungan dan sosial tetap wajib menjadi prioritas utama.

​Dia memastikan seluruh titik galian C yang beroperasi tanpa izin harus segera ditindak tegas dan dihentikan aktivitasnya. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diminta tidak tinggal diam menghadapi kerusakan ekologis yang terjadi di lapangan.

​Selain penutupan tambang ilegal, DPRD juga menyoroti aspek tata kelola pasca-tambang. Meski material galian C dibutuhkan untuk menunjang sektor pembangunan dan ketersediaan bahan bangunan, para pelaku usaha tetap diwajibkan melakukan reklamasi atau penataan ulang lahan agar tidak meninggalkan lubang kerusakan yang dibiarkan terbengkalai.

​"Hal itu supaya lingkungan tetap lestari dan asri, tidak membuat kerusakan dan jangan dibiarkan begitu saja," tambahnya.

​Terkait regulasi tata ruang, Dodo memaparkan Kota Tasikmalaya sejauh ini telah menetapkan alokasi 27 hektare kawasan khusus tambang dalam aturan baru. Di luar zonasi tersebut, dipastikan bahwa pengurusan perizinan tidak akan dapat diproses.

​Kendati demikian, ia turut menyoroti ketimpangan kewenangan regulasi di mana perizinan tambang berada di tingkat provinsi, sementara dampak kerusakan lingkungan secara langsung dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di daerah.

​"Sementara yang kena dampak kami di daerah, meskipun izinnya dari provinsi. Sementara ini kekayaan alam kami dikeruk, dan daerah sedang defisit, kan lucu," ujarnya.

​Di sisi lain, Komisi I juga menyoroti aktivitas gudang eks galian yang masih kedapatan beroperasi. Pihaknya mendesak dinas terkait untuk proaktif melakukan pengawasan ketat terhadap proses pengolahan hasil tambang, termasuk memastikan kelengkapan izin operasionalnya.

​"Itu termasuk proses pengolahan hasil tambang harus ada izin, dan dinas jangan tidur dan diam begitu saja. Dicek dan harus berani," tegasnya.

​Sikap tegas ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi I bersama Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya ke sejumlah titik galian C di wilayah Kecamatan Mangkubumi dan Bungursari beberapa waktu lalu.

​Sidak yang turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta unsur kecamatan dan kelurahan tersebut menyasar lokasi-lokasi yang dikeluhkan warga karena diduga merusak lingkungan serta beroperasi tanpa izin resmi. 

DPRD memastikan pengawasan lapangan semacam ini akan terus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.