Pemkot dan DPRD Kota Bogor Salurkan 50 Kursi Roda dan 50 Alat Bantu Dengar

INILAHKORAN.ID - Pemkot bersama DPRD Kota Bogor menyalurkan 100 unit bantuan fasilitas yang terdiri dari 50 kursi roda dan 50 alat bantu dengar kepada warga penerima manfaat.

Langkah iitu sebagai bukti nyata sinergi eksekutif dan legislatif dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Hujan.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, pengadaan bantuan ini bersumber dari pagu anggaran tahun 2026 yang berasal dari usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Bogor Said Mohamad Mohan. 

Realisasi itu merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam menjawab aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan melalui dinamika pembahasan anggaran.

"Tentu ini adalah sinergitas antara Pemkot dan DPRD dalam memberikan fasilitas alat yang sangat strategis bagi para difabel. Ada usulannya yang sudah 1 atau 2 tahun karena keterbatasan anggaran, tapi akhirnya baru kali ini bisa terealisasi," kata Jenal, Senin (9/11/2026). 

Jenal menerangkan, kegiatan pembagian kursi roda dan alat bantu ini merupakan tahun ketiga yang diinisiasi anggota dewan dari berbagai fraksi, termasuk dari Fraksi Gerindra yang digawangi Said Mohamad Mohan. 

"Masa reses menjadi momentum krusial bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan mendesak mereka, salah satunya akses mobilitas bagi penyandang disabilitas. Ke depan, kami mendorong Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan pemetaan komprehensif guna mengetahui total kebutuhan ril alat bantu bagi difabel di Kota Bogor," terangnya.

Jenal menjelaskan, langkah ini diambil agar target penuntasan kebutuhan fasilitas penyandang disabilitas dapat tercapai secara bertahap selama masa kepemimpinan eksekutif dan legislatif saat ini.

"Target beberapa tahun ke depan, minimal saat kami menjabat, itu tuntas semua. Kursi roda kaki distribusikan ke masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Said Mohamad Mohan menegaskan penyaluran bantuan ini merefleksikan semangat uang rakyat kembali ke rakyat melalui kolaborasi solid antara eksekutif dan legislatif. 

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan amanat Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan pemerintah hadir di tengah-tengah warganya.

"Hari ini adalah wujud konkret kolaborasi kami dengan DPRD melalui pintu reses. Tidak cuma reses 4 bulan sekali, kami juga membuka kanal pengaduan melalui media sosial dan saluran lain untuk mendengarkan kesulitan warga," terangnya.