Awali Pembahasan APBD Murni 2027, Sandi Tegaskan Harus Lahir dari Akar Masalah Rakyat

INILAHKORAN.ID - Menyambut pembahasan APBD Murni 2027, Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan dokumen anggaran sekadar deretan angka di atas kertas. 

Sebab, bagi Sandi APBD menjadi cerminan nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. 

"Jangan sampai program yang disuguhkan tidak terasa dampaknya di tengah masyarakat. Perencanaan tidak boleh lahir dari ruang rapat semata, namun harus turun ke lapangan, mendengar keluh kesah warga, lalu merumuskan solusi yang tepat sasaran," kata Sandi, Selasa (3/11/2026). 

Dia menegaskan, predikat daerah rawan korupsi yang pernah disandang KBB harus menjadi cambuk dan introspeksi menyeluruh, bukan sekadar diabaikan berlalu begitu saja. 

"Kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan melalui tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel dimulai dari cara menyusun anggaran itu sendiri," tegasnya.

Tak cuma itu, Sandi juga mengingatkan kembali semangat kelahiran KBB yang lahir dari perjuangan panjang pemekaran, bukan pemberian hadiah. 

Dia menyebut, tujuan otonomi daerah sangat jelas yakni mendekatkan pelayanan, mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Tapi jika setelah bertahun-tahun berdiri masih banyak warga yang belum merasakan manfaatnya, berarti ada yang perlu diperbaiki secara mendasar," sebutnya.

Sandi juga mengkritik keras pola perencanaan yang dinilainya masih monoton, berulang dan cenderung sekadar menyalin program tahun sebelumnya tanpa inovasi signifikan. 

"Musrenbang jangan hanya menjadi seremonial tahunan yang usulannya berakhir tersimpan di lemari. Birokrasi harus turun menyelami hati masyarakat. Negara dibangun bukan atas dasar dokumen yang ditandatangani, tetapi atas kehadiran pemerintah yang benar-benar hadir untuk rakyat," tegasnya.

Sebagai langkah solutif, Sandi mendesak pemerintah daerah memetakan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan riil di setiap wilayah, dengan perhatian khusus pada kelompok paling rentan. 

Bagi petani, pastikan akses pupuk, irigasi, dan kepastian harga hasil panen. Bagi buruh, perlindungan ketenagakerjaan dan perluasan lapangan kerja lokal. Bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil, akses permodalan serta penataan tempat usaha yang layak. 

"Kemudian, bagi warga kurang mampu, pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan layanan dasar kesehatan serta pendidikan terjangkau," bebernya.

Di bidang kepegawaian, lanjut Sandi, Komisi I bakal mengawal ketat penempatan dan promosi jabatan ASN berbasis sistem merit, melarang keras jual beli jabatan, menata nasib tenaga non-ASN secara adil, serta memperkuat kapasitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa. 

"Mengutip pesan Bung Karno, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, jangan sampai rakyat dijajah oleh bangsanya sendiri lewat korupsi dan kebijakan yang tidak berpihak," ungkapnya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal anggaran, menyampaikan aspirasi, dan melaporkan ketidakberesan, karena APBD adalah milik rakyat, bukan milik birokrasi," tegasnya.