RAPBD Jabar 2027, Gerindra Minta Belanja Daerah Lebih Tepat Sasaran

INILAHKORAN.ID - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tidak hanya berorientasi pada target penyerapan anggaran dalam menyusun APBD 2027. Setiap alokasi belanja harus memiliki dampak terukur terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pesan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Daddy Rohanady, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Jumat (30/10/2026).

Menurut Daddy, APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen keuangan tahunan pemerintah daerah. Lebih dari itu, anggaran harus menjadi perangkat utama untuk menjawab persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.

“Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat berpandangan, APBD merupakan instrumen strategis pembangunan daerah, pemerataan kesejahteraan, sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan APBD harus diukur dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan antar wilayah,” kata Daddy.

Atas dasar itu, Fraksi Gerindra meminta seluruh program yang dibiayai APBD 2027 memiliki sasaran spesifik, indikator capaian terukur, serta keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas penggunaan anggaran, menurut mereka, harus tercermin dari manfaat yang diterima publik, bukan sekadar laporan realisasi belanja.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemampuan fiskal daerah, terutama penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Gerindra menilai peningkatan kemandirian keuangan Jawa Barat perlu ditopang strategi penggalian pendapatan yang realistis dan berbasis potensi daerah.

“Kami memberikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan struktur APBD 2027. Salah satu perhatian utama adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” ucapnya.

Fraksi Gerindra secara khusus menyoroti target PAD dalam rancangan APBD 2027 yang mencapai Rp18,211 triliun. Pemprov Jabar diminta memastikan target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi riil dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Optimalisasi pendapatan perlu dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penertiban potensi kebocoran penerimaan,” katanya.

Selain sektor perpajakan, optimalisasi aset milik daerah dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dinilai perlu menjadi bagian dari strategi memperkuat PAD. Namun, upaya meningkatkan pendapatan tidak boleh berujung pada penambahan beban bagi masyarakat kecil maupun pelaku usaha yang tengah menjaga keberlangsungan bisnisnya.

Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat turut menjadi catatan Fraksi Gerindra. Dengan proyeksi pendapatan transfer sekitar Rp10,9 triliun, Pemprov Jabar diminta menyiapkan skenario fiskal untuk menghadapi kemungkinan perubahan alokasi maupun keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat.

“Kami juga menyoroti ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dengan target pendapatan transfer sekitar Rp10,9 triliun, Pemprov Jabar diminta menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi perubahan alokasi maupun keterlambatan penyaluran dana transfer,” pintanya.

Di sisi belanja, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jabar mengevaluasi komposisi belanja operasi agar tidak menggerus ruang fiskal untuk program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Belanja rutin dan administrasi pemerintahan perlu dikendalikan secara disiplin. Sebaliknya, anggaran untuk pelayanan publik, penguatan produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur harus mendapatkan perhatian memadai.

“Belanja rutin dan administratif dinilai perlu dikelola secara disiplin. Sementara anggaran yang secara langsung mendukung pelayanan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur harus memperoleh perhatian memadai,” ucapnya.

Fraksi Gerindra juga mendorong penguatan belanja modal, khususnya untuk proyek infrastruktur yang memiliki manfaat jangka panjang. Pembangunan dan pemerataan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan irigasi, hingga infrastruktur pengendalian banjir perlu menjadi prioritas dalam APBD 2027.

Penentuan proyek pembangunan pun diminta tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Tingkat kerusakan infrastruktur, urgensi kebutuhan warga, potensi ekonomi daerah, serta kesenjangan akses pelayanan publik antarwilayah harus menjadi dasar penentuan lokasi kegiatan.

“Penentuan lokasi pembangunan, menurut kami perlu didasarkan pada tingkat urgensi, kondisi infrastruktur, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, serta kesenjangan akses pelayanan publik antar wilayah,” ujarnya.

Dalam pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jabar tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian fiskal, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, pemerataan, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Pemprov Jabar juga diminta memberikan penjelasan secara komprehensif dan berbasis data atas seluruh catatan yang disampaikan DPRD. Penjelasan tersebut harus mencakup rincian alokasi anggaran, target keluaran, indikator hasil, lokasi kegiatan, kelompok penerima manfaat, hingga sistem pengawasan pelaksanaan program.

“Kami juga meminta Pemprov Jabar memberikan jawaban yang jelas, lengkap, dan berbasis data terhadap berbagai pertanyaan serta catatan yang disampaikan. Jawaban tersebut diharapkan dilengkapi rincian alokasi anggaran, target keluaran, indikator hasil, lokasi kegiatan, kelompok penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan,” harapnya.

Fraksi Gerindra berharap pembahasan APBD Jawa Barat 2027 tidak berhenti pada penetapan angka pendapatan dan belanja. Anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Terpisah, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan mengatakan pandangan umum fraksi akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih mendalam.

"Nanti ada pembahasan lebih lanjut, ya. Nanti kan ini baru jawaban dari fraksi-fraksi. Nanti dibentuk Pansus. Kita juga jawab nanti dari pemerintah provinsi akan siapkan jawaban. Termasuk tadi apa yang disampaikan dari Fraksi Gerindra mewakili fraksi-fraksi yang lain," katanya.

Sementara itu, terkait surplus Rp1,77 triliun dalam RAPBD 2027, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menjelaskan sebagian anggaran tersebut sebelumnya dicadangkan untuk membayar cicilan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Namun, karena rencana pinjaman tidak jadi dilaksanakan, anggaran tersebut nantinya akan dikembalikan ke kas daerah untuk digunakan dalam program pembangunan.

"Jadi sesuai dengan RPJMD yang sudah disepakati, karena pinjaman daerahnya enggak jadi. Rp606 miliar untuk pembayaran PEN. Jadi totalnya Rp1,77 triliun. Itulah kenapa di APBD 2027 itu pendapatan kita Rp27,3 (triliun) tapi belanja Rp29 triliun, karena memang ada angka itu. Itu yang nanti tanggal 3 (November) akan dibahas oleh teman-teman Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)," jelasnya.