Elektabilitas Dedi Mulyadi Tembus 30 Persen, Pengamat: Bukan Sekadar Efek Medsos

INILAHKORAN.ID-Elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sejumlah survei nasional dinilai tidak semata-mata dipengaruhi popularitas di media sosial.

Di balik tingginya tingkat dukungan publik terhadap Dedi Mulyadi, terdapat kombinasi strategi komunikasi digital yang kuat dengan aktivitas kepemimpinan yang dinilai mudah diakses masyarakat.

Temuan terbaru Tempo Data Science bahkan menempatkan Dedi Mulyadi sebagai figur teratas dalam simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Dalam survei yang melibatkan 1.260 responden di 38 provinsi, Dedi Mulyadi memperoleh Elektabilitas sebesar 30 persen. Angka tersebut menempatkannya di posisi teratas, mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 20 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menilai media sosial memang menjadi instrumen penting bagi seorang pemimpin untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.

Namun, ia menegaskan popularitas di platform digital tidak akan cukup untuk menghasilkan dukungan politik apabila tidak disertai kinerja yang dirasakan langsung masyarakat.

"Jadi itu instrumen, tapi kemudian ada publik ingin bahwa mereka bekerja dengan baik. Itu yang saya kira kemudian kenapa sosial media menjadi sangat urgen dan sangat memberikan stimulasi positif buat semua pemimpin ya, bukan cuma Pak KDM," ujar Muradi saat dihubungi, Senin (31/8/2026).

Aktivitas Pemerintahan Dikemas Jadi Komunikasi Politik

Menurut Muradi, tim Dedi Mulyadi mampu memanfaatkan media sosial secara efektif dengan mengubah berbagai aktivitas pemerintahan menjadi pesan yang mudah dipahami dan diterima publik.

Strategi tersebut dinilai membuat aktivitas Dedi tidak hanya diketahui masyarakat Jawa Barat, tetapi juga mendapatkan perhatian publik di luar daerah.

"Jadi kalau saya nangkepnya instrumen ini digali betul oleh timnya Pak KDM untuk mengatakan bahwa begini, bahwa sekecil apapun Pak KDM melakukan tindakan itu harus bisa kemudian memberikan efek elektoral. Nah itu sudah cukup baik," ucapnya.

Meski demikian, Muradi mengingatkan bahwa tingginya Elektabilitas juga membawa tantangan politik tersendiri.

Menurutnya, semakin besar peluang politik seorang figur, semakin besar pula potensi munculnya resistensi dari kelompok maupun elite politik lain.

"Nah tinggal masalahnya adalah menjaga gangguan politik. Nah gangguan politik kan artinya jangan bayangkan orang sekelas Pak Prabowo, banyak kader politik lain itu nyaman dengan apa yang dilakukan Pak KDM," katanya.

Dedi Diminta Perkuat Komunikasi dengan Gerindra

Muradi menilai salah satu langkah penting yang perlu dilakukan Dedi Mulyadi saat ini adalah memperkuat komunikasi politik, terutama dengan internal Partai Gerindra.

Hal itu diperlukan untuk menjaga soliditas sekaligus mencegah popularitas Dedi justru menimbulkan friksi di internal partai.

"Ada kemudian merasa bahwa penting juga kemudian dia misalnya membangun komunikasi yang efektif dengan yang lain juga. Katakanlah gini, poin penting ketika dia dalam posisi misalnya di atas itu adalah menenangkan internal Gerindra," tuturnya.

Menurut Muradi, hasil survei tersebut seharusnya menjadi keuntungan bagi Gerindra karena partai memiliki kader yang mampu mendapatkan perhatian publik dan berpotensi menjadi aset dalam kontestasi politik nasional.

Namun, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan apabila Elektabilitas Dedi justru dianggap sebagai ancaman oleh sebagian pihak di internal partai.

"Pertama dia akan kemudian tereliminasi dari partai. Yang kedua adalah yang saya kira agak berbahaya adalah dia kemudian akan kehilangan legitimasi politik karena partainya mungkin tidak mendapatkan sokongan serius terhadap posisi dari KDM," ujarnya.

Elektabilitas Dedi Jadi Sinyal bagi Partai Politik

Lebih jauh, Muradi menilai menguatnya Elektabilitas Dedi Mulyadi menunjukkan adanya kebutuhan publik terhadap figur alternatif di luar nama-nama yang selama ini mendominasi panggung politik nasional.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu dicermati serius oleh partai politik karena dapat menjadi gambaran mengenai arah preferensi masyarakat menjelang Pilpres 2029.

"Nah ini yang saya kira penting buat dilihat oleh banyak partai, terutama sekali warning betul ke Partai Gerindra, supaya mereka betul menangkap aura, menangkap potensi yang ada di KDM dan juga menangkap kemudian kegelisahan di partai politik," tandasnya.***