Elektabilitas Dedi Mulyadi Lampaui Prabowo, Pengamat Ungkap Penyebabnya

INILAHKORAN.ID - Lonjakan elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan, setelah hasil survei Tempo Data Science menempatkannya di atas Presiden Prabowo Subianto. 

Fenomena tersebut dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja Dedi, tetapi juga oleh persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional saat ini.

Dalam survei Tempo Data Science yang digelar pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026, Dedi Mulyadi meraih elektabilitas 30 persen, unggul dari Prabowo Subianto yang memperoleh 20 persen. Survei tersebut melibatkan 1.260 responden di 38 provinsi dengan metode multistage random sampling, tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error sekitar 2,9 persen.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menilai, keunggulan elektabilitas Dedi lahir dari pendekatan politik yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan Prabowo yang lebih banyak bergerak di level elite.

"Yang saya kira dalam bahasa politik, Pak Prabowo dia mainnya di level elit. Dia kemudian tidak bersentuhan dengan publik, kemudian banyak terjadi apa namanya blunder-blunder politik, termasuk misalnya setiap dia pidato orang kemudian marah, merasa marah karena tidak ada perasaan empati ke publik," ujar Muradi saat dihubungi Senin (31/8/2026).

Menurutnya, sejumlah pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo kerap menimbulkan reaksi negatif karena dianggap tidak selaras dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Situasi itu berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik.

"Data-data yang disampaikan Pak Prabowo tidak real. Data misalnya soal kemiskinan, soal sembako, bahan pangan, dan segala macam kan nggak real. Itu menjadi publik merasa bahwa ini kalau survei," katanya.

Ia menilai, kenaikan popularitas Dedi juga dipengaruhi oleh meningkatnya suara kelompok kelas menengah yang kini menjadi kekuatan dominan dalam pembentukan opini publik. Dalam konteks tersebut, Dedi dinilai memperoleh keuntungan politik dari ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemerintah pusat.

"Artinya secara prinsip, saya kira Pak KDM tidak betul-betul mendapatkan kerja dengan baik tapi dia mendapatkan sebagian besar juga mendapatkan limpahan dari kemarahan publik di tengah kinerja ataupun cara Pak Prabowo menangani masalah," ucapnya.

Muradi turut menyoroti respons para pemimpin terhadap berbagai bencana yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kehadiran langsung seorang pemimpin di tengah masyarakat terdampak menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

"Contoh misalnya yang paling gampang dalam tiga bulan terakhir kan ada soal bencana di Sumatera, kemudian bencana di kelaparan di Papua, kemudian gempa di NTT, terakhir misalnya kebakaran di Kalimantan kan cerminan bahwa beliau tidak punya prioritas," kata Muradi.

Ia menegaskan, masyarakat tidak selalu menuntut solusi instan, melainkan membutuhkan kehadiran negara yang diwujudkan melalui sosok pemimpin saat terjadi musibah.

"Padahal publik kan pengen begini, kebakaran itu kan nggak bisa datang padam kan? Tapi kalau orang kena bencana alam, yang diperlihatkan menenangkan psikologisnya. Kehadiran pemimpin datang, betul kehadiran dan pemimpin datang, negara hadir, mereka sudah tenang," imbuhnya.

Sisi lain, Dedi dinilai berhasil membangun kedekatan dengan kelompok masyarakat kelas menengah maupun menengah ke bawah. Aktivitasnya yang sering memperlihatkan interaksi langsung dengan warga melalui media sosial turut memperkuat citra tersebut.

"Yang ketiga, KDM memang mewakili entitas kelas menengah kalau kita bicara soal perilaku politik ataupun manuver politik KDM itu dia mewakili entitas kelas menengah yang hari ini itu lebih dari 60 persen kan suara mereka," ujarnya.

Muradi menambahkan, pendekatan komunikasi yang dilakukan Dedi mampu memunculkan simpati publik karena menampilkan figur pemimpin yang hadir dan terlibat langsung dalam berbagai persoalan masyarakat.

"Ditambah kemudian simpatinya publik di level kelas menengah bawah, tadi melihat dia merangkul dan segala macam yang memang pada akhirnya sebagian besar ada repetisi dari Pak Jokowi tapi dia membungkus dengan hal yang berbeda kan gitu," katanya.

Data Tempo Data Science menunjukkan, tren elektabilitas Dedi terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada Desember 2025, elektabilitasnya berada di angka 15 persen, lalu naik menjadi 24 persen pada Februari 2026, dan kini mencapai 42 persen.

Sebaliknya, elektabilitas Prabowo mengalami penurunan. Dari 48 persen pada Desember 2025, turun menjadi 37 persen pada Februari 2026.

Survei tersebut juga memetakan potensi perpindahan suara menuju Pemilu 2029. Jika Dedi tidak maju sebagai calon presiden, sebanyak 16 persen pemilihnya diproyeksikan beralih ke Sherly Tjoanda, disusul Anies Baswedan 13 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 12 persen.

Sementara jika Prabowo tidak ikut dalam kontestasi 2029, sebanyak 24 persen basis pemilihnya diperkirakan akan berpindah ke Dedi Mulyadi, disusul Gibran Rakabuming Raka 16 persen dan Anies Baswedan 12 persen.