Hasil Survei Nasional, Elektabilitas Gerindra Capai 22,9 Persen

Lembaga survei Poltracking Indonesia mencatat elektabilitas Partai Gerindra sebesar 22,9 persen.

Hasil Survei Nasional, Elektabilitas Gerindra Capai 22,9 Persen
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid mengatakan, hasil tersebut menggambarkan preferensi politik responden pada periode pengumpulan data. (net)

INILAHKORAN.ID - Lembaga survei Poltracking Indonesia mencatat elektabilitas Partai Gerindra sebesar 22,9 persen.

Peringkat itu disusul PDIP 13,4 persen dan Partai Golkar 9,1 persen dalam survei nasional pada 30 September hingga 7 Oktober 2026.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid mengatakan, hasil tersebut menggambarkan preferensi politik responden pada periode pengumpulan data.

“Gerindra tertinggi, kemudian disusul PDI Perjuangan,” kata Hanta dikutip Antara, Senin (19/10/2026).

Berdasarkan hasil survei tersebut, PKB memperoleh elektabilitas 7,1 persen, PKS 5,8 persen, dan Partai Demokrat 5,4 persen.

Selanjutnya, Partai Nasdem memperoleh 3,9 persen, PSI 2,9 persen, PAN 2,2 persen, serta PPP 1,6 persen.

Sementara itu, partai politik lainnya masing-masing mencatat elektabilitas di bawah satu persen.

Dalam survei tersebut, sebanyak 24,2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban mengenai pilihan partai politik.

Poltracking Indonesia melaksanakan survei nasional pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang telah memiliki hak pilih, yakni warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Pemilihan responden dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih dengan bantuan aplikasi.

Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden pada setiap desa atau kelurahan yang terpilih sebagai lokasi sampel.

Hasil survei tersebut merupakan gambaran pilihan responden pada saat pengumpulan data dan dapat berubah seiring perkembangan situasi politik.


Editor : Doni Ramdhani